.

Wisatawan Indonesia mulai meninggalkan Malaysia

2008-02-14T09:39:00.003+07:00

Tinggalkan Malaysia, wisatawan Indonesia teratas di Singapura
Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis, 14 Februari 2008, hal T5

JAKARTA: Wisatawan Indonesia banyak mengalihkan kunjungan dari Malaysia ke Singapura, sehingga menduduki peringkat tertinggi di Negeri Singa tersebut.

Hasil survei Singapore Tourism Board (STB) mengungkapkan selama 2007 (sampai November) Singapura menerima wisatawan dari Indonesia sebanyak 136.000 orang.

"Jumlah kunjungan wisatawan dari Indonesia sebanyak itu meningkat 4,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kunjungan turis Indonesia tadi menempati peringkat pertama di Singapura," tulis hasil survei STB.

Secara keseluruhan hasil survei tersebut mencatat total kunjungan wisatawan asing ke Singapura pada sampai 30 November 2007 mencapai 837.000 orang.

Dari jumlah kunjungan tersebut, peringkat kedua diduduki wisatawan dari? China. Disusul kemudian dari India, Australia, dan Malaysia.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Singapura, menurut STB, karena banyak yang mengalihkan perjalanan wisata dari semula ke Malaysia menjadi ke Negara Singa.

Banyaknya WNI beralih ke Singapura dari Malaysia diperkirakan karena negara itu lebih aman dan nyaman untuk berbelanja.

Kuala Lumpur dinilai berisiko bagi WNI karena seringnya aparat keamanan Malaysia (Rela)? melakukan razia terhadap warga asing, khususnya WNI.

Hasil survei SBT menambahkan aliran wisatawan asing ke Singapura, membuat penjualan kamar-kamar hotel meningkat 23,8% atau menjadi Sin$175,4 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya. "Rata-rata sewa harga hotel di Singapura mencapai Sin$226 per malam atau naik 29,8%.

China minati Bali
Pada periode yang sama jumlah wisatawan China yang melakukan perjalanan wisata ke Bali dilaporkan meningkat 113,2% atau menjadi 77.592 orang dari 36.394 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Jumlah turis China ke Bali sebanyak itu menempati urutan IV dari peringkat XI tahun lalu, setelah Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia,"? kata praktisi bisnis pariwisata Bali, Tjok Gede Agung.

Turis asal Hong Kong yang melakukan perjalanan wisata ke Pulau Dewata sampai 30 November 2007, menurutnya, juga mengalami peningkatan cukup berarti yakni 29% dari 8.572 orang menjadi 11.055 orang selama 11 bulan pertama 2007.

Pengusaha di sektor pariwisata itu mengaku gembira atas jumlah kunjungan wisatawan dari China dan Hong Kong tersebut. Namun, dia mengingatkan agar seluruh komponen pariwisata nasional meningkatkan pelayanan terhadap turis dari kedua negara tadi.

"Hal itu penting dilakukan, mengingat masyarakat China yang melakukan perjalanan ke luar negeri sekitar 34 juta per tahun dan jumlah itu bertambah terus setiap tahunnya,"? ujarnya.

Dia mengakui total kunjungan turis China ke Bali sebanyak 77.592 orang baru mengalokasi 0,2% dari total jumlah penduduk negara itu yang melakukan perjalanan ke luar negeri

"Oleh karena itu, pemerintah pusat, Pemprov Bali dan masyarakat pariwisata perlu kerja keras untuk menambah jumlah kedatangan turis China," tegas Tjok Gede Agung. (Ismail Fahmi)

2008-02-14T00:28:00.003+07:00

Malaysia Colong Kayu Indonesia
Sumber: Kompas Online, Rabu, 13 Februari 2008 20:43 WIB

SINTANG, RABU - Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Logging (pembalakan liar) Kabupaten Sintang, Rabu (13/2), terungkap ada enam lokasi jalur penebangan liar dari Malaysia yang sudah memasuki wilayah Indonesia di perbatasan Kabupaten Sintang, tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.

Di Kecamatan Ketungau Hulu ditemukan tiga lokasi pembalakan liar, yakni di perbatasan Enteli (Desa Sungai Seria), Muakan (Desa Sungai Seria), dan Nanga Bayan (Desa Nanga Bayan). Di Kecamatan Ketungau Tengah ditemukan tiga lokasi, yakni perbatasan Semareh (Desa Gut Jaya Bakti), Tanjng Lesung (Desa Gut Jaya Bakti), dan Nanga Seran (Desa Wana Bakti). Di lokasi itu ditemukan jalur angkutan kayu sejauh 0,3-2 kilometer dengan lebar jalan delapan meter, serta sisa-sisa kayu yang belum terangkut ke Malaysia.

"Kami sudah mengidentifikasi (lokasi pembalakan liar) di perbatasan selama dua tahun terakhir, namun tidak berdaya menanganinya meskipun di enam lokasi itu sudah ada pengamanan yang melibatkan Batalyon Lintas Batas (Tonlibas). Ini memerlukan perhatian dari pemerintah pusat karena menyangkut harga diri dan martabat bangsa, mengingat kayu-kayu di wilayah Indonesia telah dicuri Malaysia," kata Wakil Bupati Sintang Jarot Winarno yang juga Ketua Satgas Pemberantasan Illegal Logging Sintang dalam rakor tersebut.

Dikatakannya, ketiadaan infrastruktur jalan dan medan terjal berbukit-bukit membuat lokasi itu sulit dijangkau. Saat ada laporan dari masyarakat dan tim bergerak, pelaku pembalakan sudah meninggalkan lokasi. Namun bersebarangan dengan lokasi itu, di wilayah Malaysia masih terlihat kamp-kamp pekerja kayu dan alat berat pengangkut kayu yang masih aktif.

Kepala Kepolisian Resor Sintang Budi Yuwono mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau dan menangani pembalakan liar di perbatasan. Komandan Unit Intel Komando Distrik Militer Sintang 1205 Sintang Letnan Satu Chb Mazhar juga mengungkapkan, kondisi alam yang berbukit terjal dan keterbatasan sarana serta personil Tonlibas, membuat pengamanan wilayah perbatasan masih memiliki celah bagi pencurian kayu oleh Malaysia. Hanya ada enam pos pengamanan perbatasan dengan 20 prajurit di masing-masing pos. Jarot juga mengungkapkan, anggaran Satgas Pemberantasan Illegal Logging Sintang yang hanya berkisar Rp 100 juta per tahun. (Christoporus Wahyu Haryo P)

Bener-bener maling…!

Jaringan Teroris Malaysia

2008-02-13T20:42:00.004+07:00

Eye of the Storm
Sumber: http://www.time.com/time/asia/features/malay_terror/cover.html

Disturbing revelations throw a spotlight on Malaysia as the region's key meeting place for al-Qaeda-affiliated terrorists and an exporter of jihad

SIMON ELEGANT Kuala Lumpur

Ever since the Sept. 11 attacks in the U.S., speculation has been rampant about the extent of al-Qaeda's ambitions in Southeast Asia. Some analysts fingered sprawling, chaotic Indonesia as the possible nexus of an Asian network, pointing to its thousands of radical Muslims fighting bloody private wars against their Christian neighbors. Others suggested the Philippines, whose lawless, predominantly Muslim south harbored well-armed Islamic militias that have been waging war against the central government for decades. Very few suspected peaceful, relatively prosperous Malaysia, where Muslims make up two-thirds of the population but seemed to have bought into the consumerist, essentially pro-Western views espoused by their leaders.

But after months of investigation and hundreds of hours interrogating detained terrorist suspects, even government officials in Kuala Lumpur can no longer deny that Malaysia was the financial and planning center for the region's main al-Qaeda-linked terrorist network, the place Osama bin Laden's proselytizers chose to recruit a core of loyal followers, launch new groups into neighboring countries, and coordinate with Southeast Asia's existing Islamic radicals. Increasingly, it seems clear Malaysia was one of a number of hubs used in the worldwide preparations for the carnage of Sept. 11 in the U.S.

If that isn't shocking enough, consider this: the networks are still thriving. Underworld figures involved in Southeast Asia's flourishing illicit trade in arms assert—and senior Malaysian government officials acknowledge—that representatives from the region's most notorious and violent radical Islamic groups still regularly gather in Malaysia to meet with their al-Qaeda backers. Listen to Mat, a pony-tailed Indonesian who has been trading illegal arms for 20 years. "How stupid can you be? Of course al-Qaeda is still here in Malaysia," he snorts. "This is their favorite place to have meetings with the other radical Islamic groups in the region."

Mat says the crackdown by police since the Sept. 11 attacks has yet to interfere seriously with his business, either with ordinary criminal groups or with regular customers from a laundry list of Asian Islamic militant organizations that he says are funded in part by al-Qaeda: the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and Abu Sayyaf from the Philippines, the Laskar Jihad and Free Aceh Movement from Indonesia and Malaysia's own Kumpulan Mujahideen Malaysia (KMM).

To learn that terrorist groups continue to hold such meetings with apparent impunity is especially alarming in light of new details interrogators have gleaned from the roughly 50 terrorist suspects being held in Malaysian jails. For the first time, police have a detailed picture of how al-Qaeda stepped in and—mostly through the liberal use of cash and the services of two Indonesian clerics who acted as proxies—managed to transform a radical Muslim group preoccupied with domestic concerns into a band of foot soldiers in Osama bin Laden's crusade against the U.S.

Malaysia is, in the words of one U.S. official, "a perfect place for terrorist R. and R.," where Islamic radicals from around the region and their al-Qaeda backers can meet. The most notorious gathering of al-Qaeda operatives took place in January 2000 and involved two hijackers who died in the suicide attack on the Pentagon, the roommate of a third hijacker and at least one of the suspects in the U.S.S. Cole bombing. Zacarias Moussaoui, the Algerian-born French citizen now in custody in Virginia—the so-called 20th hijacker—also made several visits to Malaysia. Last week Washington labeled the country a staging area for the U.S. attacks, a charge that has put the Malaysian government on the defensive. "Malaysia is definitely not a primary launchpad for terrorists' activities," says a government official. "But it appears that Malaysia was used as a convenient meeting and transit point by some of these people from the radical groups."

Despite the semantic disagreement, there's little doubt that Malaysia is cooperating with the U.S. in seeking to apprehend militants. Although Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad is known to rail against U.S. policy in the Middle East and its conduct of the war in Afghanistan, he has long warned of the threat of radical Islam. Malaysian police made their first arrests—of 12 KMM members—in early August 2001, well before last year's attacks, at the time raising a chorus of complaints from human rights advocates who said the arrests were politically motivated to stamp out opposition.

That tough antiterrorist line has continued. Since September, as part of the global crackdown on extremist Islamic groups, Malaysian police have arrested some 50 alleged members of the KMM, which they say sought the violent overthrow of the government for the purposes of installing a fundamentalist Islamic administration. Despite the arrests, as the Malaysian official notes, even with new, stringent surveillance of visitors and tightened-up immigration checks, it's nearly impossible to track what he estimates are "several hundred" al-Qaeda-linked businessmen, bankers, traders and tourists—many of them Arab—who pass through or live in the country.

"Let's draw parallels with, say, the Tamils and LTTE," another official explains, referring to the Liberation Tigers of Tamil Eelam, who have been waging a bloody campaign for two decades for an independent state in Sri Lanka. "If Tamils set up businesses in Sri Lanka and then support the Tamil Tigers, what can the Sri Lankan government do? It can only monitor these businessmen but cannot arrest them without concrete proof. It's the same here. Al-Qaeda representatives are sent to ensure the radical groups in the region have the necessary funding to buy arms and don't have to worry about other logistics. You must always remember that Osama's main aim is to see powerful radical groups emerging."

Police in Malaysia say they now have a clear picture of how al-Qaeda managed to reprogram just such a radical group. The Malaysian authorities had been tracking the KMM for months before they moved to arrest the 12 alleged ringleaders under suspicion of a rash of crimes, including a bank robbery that left several members dead, a political assassination and bombings of temples and churches.

The KMM, which official sources allege was founded and led by the son of opposition leader Nik Aziz, had established branches in all nine states in peninsular Malaysia. KMM members were told that the group was conducting militia-style training to protect Nik Aziz's fundamentalist Islamic Party of Malaysia in the event of a government crackdown. But top KMM leaders were actively planning the violent overthrow of the country's government in favor of an Islamic regime, police say.

In the mid-'90s, that domestic focus changed with the appearance in Malaysia of two Indonesian ulema, or Islamic teachers. The two men, Abubakar Ba'asyir and Riduan Isamuddin, better known as Hambali, preached a radical new vision of Islam, heavily influenced by the worldview of Osama bin Laden, a man Hambali claimed to have met personally on two occasions. The militant clerics found a receptive audience among many KMM members, government officials say, focusing their attention on a KMM branch in the state of Selangor, outside the capital Kuala Lumpur.

With Abubakar acting as the spiritual leader and controller of the purse strings and Hambali responsible for most of the planning and day-to-day administration, the two men wooed KMM members in Selangor and elsewhere into a new organization they established in the late 1990s, called the Jemaah Islamiah. Abubakar hammered home the themes he still preaches at his school in central Java today: the glory of a martyr's death and the overriding goal of setting up a Muslim government. Officials say he espoused the formation of a new Islamic state encompassing Malaysia, Indonesia, the southern Philippines, Singapore and Brunei. To fund such an ambitious vision, he was in contact with al-Qaeda paymasters and responsible for funneling money through branches of some Middle Eastern banks in Malaysia to his own newly founded cells of Jemaah Islamiah, which gradually stretched through peninsular Malaysia to Singapore, as well as to other Islamic groups in the region.

If Abubakar was the founding father and spiritual leader, Hambali was his chief executive officer. A 36-year-old veteran of the Afghan struggle against the Soviet Union, Hambali was the practical man who made the plans and gave the orders. Officials say he was responsible for organizing paramilitary training stints for Jemaah Islamiah members in Afghanistan and Pakistan.

These sources also say he was the mastermind behind a series of bombing missions around the region. In one example, Hambali sent a known associate, Malaysian Taufik Abdul Halim to Jakarta, where he was arrested on Aug. 1, 2001, after a bomb he was carrying exploded and blew off one of his legs. Last fall in Malaysia itself, Hambali instructed Yazid Sufaat, a former Malaysian army captain now under detention in Kuala Lumpur, to place an order for four tons of ammonium nitrate, a fertilizer that can be used as a bombmaking ingredient. The current whereabouts of the chemical remains a mystery.

The role of bombmaker was a surprising one for Yazid, who officials say was a minor figure in the Selangor branch of the KMM, a "runner" as one puts it. But Yazid flourished in the Jemaah Islamiah, rising to become Hambali's most trusted lieutenant. Hambali ordered Yazid to host the two hijackers who died in the Pentagon attack at his condo in Kuala Lumpur. Yazid has told his interrogators that he had no knowledge of the Sept. 11 attacks but, one official says, he suspected the men who stayed at his apartment had some role in the attacks because "they had asked if there were flying schools in Malaysia. Yazid recommended one in [BRACKET {Melaka}] but they said it would not be suitable for them."

Yazid has admitted to giving suspected hijacker Moussaoui a cover letter from a Malaysian company introducing him as its U.S. marketing consultant. The letter, U.S. sources say, contained a guarantee that Moussaoui would be paid $35,000 for his services. Malaysian officials deny reports, however, that Yazid confessed to actually giving money to Moussaoui during his visits to Malaysia. "Yazid has told us no money changed hands," one official says.

Despite the growing list of allegations against Abubakar and Hambali, Indonesian officials have been circumspect in dealing with Abubakar, who recently moved back to Indonesia after 15 years. (Hambali, who is wanted by police in Indonesia and Malaysia, has disappeared). Recently questioned by police, Abubakar was released after two days and continues to teach at his religious school in the town of Solo. In an interview with Time, the soft-spoken 63-year-old vigorously denies any connection with a terrorist network. "I am not advocating the overthrow of any government," Abubakar says. "What I want to see is a government committed to Islam." He blames Mahathir, the U.S. and a worldwide Jewish conspiracy for his problems (see interview). "This is just a political game," he says of the charges. "Jemaah Islamiah is an invention by Mahathir to instill fear [BRACKET {into}] the Muslim community."

But the Jemaah Islamiah's reach extends far beyond just Malaysia. In December, Singaporean police arrested 13 alleged members of the Jemaah Islamiah and uncovered detailed plans to bomb U.S. targets in the city-state. In addition to the scheme involving the missing tons of ammonium nitrate that were destined for Singapore, police there have unearthed another Jemaah Islamiah plot to order a further nine tons of the chemical. (For comparison, the devastating Oklahoma City bombing required only one ton of ammonium nitrate.)

More arrests might be in store. Malaysian officials say that despite the 50 previously detained suspects, several hundred more are still at large. And in Singapore, Prime Minister Goh Chok Tong recently warned residents that despite the arrests there could well still be terrorists in their midst. "I do not want to alarm you," he said, "but it is prudent for us to work on the assumption that a bomb may go off somewhere in Singapore someday."

There is plenty of evidence that al-Qaeda operatives, or their proxies, are still active in the region. According to sources at all levels of the clandestine arms trade in Southeast Asia, meetings—sometimes several a month—between representatives of militant Islamic groups and their al-Qaeda financiers continue to take place in Malaysia: in cheap hotels and guest houses outside Kuala Lumpur, in the beach resort of Port Dickson and in the cities of Melaka and Johore Baru across the strait from Singapore. "These groups use the Internet to set up the venue and date for their meetings," says Mat, the arms trader. "The messages are sent in encrypted codes. For example, MILF might want 3,000 M-16s and the al-Qaeda member will agree to pay for the weapons."

Just how effectively this system operates is made clear by a spokesman for the fundamentalist Free Aceh Movement, better known by its Indonesian acronym gam. Agreeing to talk only by telephone and refusing to give even a nickname, the 10-year veteran of the murderous struggle—his wife and three children have all been killed in the fighting—says that he regularly places orders with arms syndicates for hundreds of weapons: M-16 and AK-47 automatic rifles, handguns and ammunition. Tracing a well-worn route, the weapons are bought in Thailand, sent down to Malaysia and then carried on boats through the Strait of Malacca.

But, he adds, he has nothing to do with the financing of the deals. He doesn't have any idea how much the weapons cost. Payment is taken care of by sympathizers, such as al-Qaeda. "My job is only to place orders with the arms brokers," he says. "When the weapons arrive, I will be notified."

That notification comes from middlemen like Mat, who are present at the initial meetings, then take over the ordering and delivery, working through the several criminal syndicates that control the region's flow of illegal arms. Due to the sensitivities and dangers involved, only one syndicate actually buys arms for the radical groups. Because the profits for the transactions are so high, official sources say, and al-Qaeda is still apparently able to command significant funds, non-Muslim criminals—some of them outwardly respectable businessmen—are a key part of the process. "The syndicate is based in Malaysia," says Mat, "and is made up largely of Overseas Chinese and some Malaysian Chinese." The middlemen and their sponsors represent the murky underworld where Islamic ideology becomes entwined with the straightforward criminal activity of gunrunning. The size and complexities of that network illustrate the difficulties of an effective government crackdown.

Malaysian officials say the security problem is compounded by the country's successful push in recent years to boost the numbers of visitors from the Middle East, attracted in part by Malaysia's policy of visa-free entry for citizens of most Islamic countries. "How do we stop these Arabs?" asks one official. "Even if we suspect them we can't just arrest people."

While the scope and reach of Malaysia's terror network is alarming, what is more surprising is that fundamentalist and separatist movements throughout Southeast Asia have been funded and armed by al-Qaeda operatives, sometimes without the guerrillas themselves knowing the identity of their backers. Equally troubling is the fact that the al-Qaeda terror network is linked with not only extremist Islamic groups but a host of criminal syndicates. Kuala Lumpur and the other governments can no longer blame foreigners, especially Arabs, for their domestic terrorist problems. The money might come from abroad, but the extremism and criminal support networks are largely homegrown. How Malaysia and the other countries counter this threat will become increasingly the concern not just of the U.S. and other potential targets of terrorism, but of other Asian populations and governments that will face persistent unrest until the War on Terror is finally won.

—With reporting by Robert Horn/Bangkok, Mageswary Ramakrishnan/Kuala Lumpur, Elaine Shannon/Washington, Jason Tedjasukmana/Solo and Douglas Wong/Singapore

Kelakuan Badawi

2008-01-25T15:25:00.001+07:00

Lihat foto di bawah ini.
Seperti inikah sikap seorang Perdana Menteri terhadap wanita yang bukan muhrimnya?

Sumber: no2umno.blogspot.com

Investor Asing Mulai Meninggalkan Malaysia

2008-01-25T08:30:00.000+07:00

Bisnis Hindari Malaysia
Kebijakan Ekonomi Bersifat Rasis Menjadi Penghambat
Sumber: Kompas, Jumat, 25 Januari 2008

HongKong, Kamis - Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, secara ekonomi Malaysia kehilangan daya saing karena masih menjalankan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan warga Melayu. Kebijakan ini dianggap diskriminatif oleh komunitas China dan India di negara itu.

”Kebijakan itu sudah usang.... Kami akan kehilangan daya saing kami. Malaysia sekarang kurang kompetitif dibandingkan (Malaysia) pada tahun 1990-an,” ujar Anwar, Kamis (24/1), kepada wartawan di Hongkong.

”Kita telah kehilangan investasi asing. Kita telah kehilangan pertumbuhan. Kita telah kehilangan daya tarik yang merupakan kunci bagi sebuah pasar yang sedang tumbuh,” kata tokoh oposisi utama Malaysia ini.

Menurut data Japan Bank for Internasional Cooperation, ada enam perusahaan Jepang yang keluar dari Malaysia dan pindah ke China, Thailand, atau Vietnam pada tahun 2007.

Anwar mengatakan, Malaysia kini tidak hanya kalah bersaing dengan China dan India, tetapi juga Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Semua itu karena kebijakan-kebijakan Malaysia yang usang.

”Jika Anda tetap mengikuti agenda ini, Anda tidak hanya mengorbankan etnis China dan India, tetapi juga etnis Melayu,” ujar Anwar.

Malaysia berpenduduk sekitar 25 juta jiwa. Sebanyak 60 persen di antara mereka adalah etnis Melayu, 25 persen China, 10 persen India, sisanya etnis lain-lain. Sejak tahun 1972, Pemerintah Malaysia membuat kebijakan pro-Melayu atau biasa disebut bumiputra hampir di semua bidang. Pemerintah beralasan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan China.

Sejak saat itu orang-orang Melayu mendapat hak khusus untuk menduduki posisi strategis di perusahaan-perusahaan. Etnis Melayu juga diberi peluang memiliki saham 30 persen, terutama di perusahaan yang tercatat di bursa.

Secara ekonomi, kebijakan ini bisa mengangkat posisi etnis Melayu. Namun, secara sosial kebijakan ini menimbulkan ketegangan antaretnis. Saat ini, etnis minoritas, seperti China dan India, mulai secara terbuka menggugat kebijakan tersebut karena dianggap diskriminatif. Mereka juga mengkritik etnis Melayu yang mereka anggap bersikap rasis dan superior.

Dalam beberapa bulan terakhir, Malaysia diguncang unjuk rasa etnis. Puncaknya terjadi akhir November lalu di mana sekitar 10.000 warga Malaysia dari etnis India menuntut persamaan hak dengan etnis lain. Mereka juga menuntut Pemerintah Malaysia segera mengakhiri kebijakan pro-Melayu yang akan diperpanjang hingga tahun 2020.

Polisi berhasil membubarkan massa demonstran dengan pentungan, gas air mata, dan semprotan air bercampur bahan kimia. Menyusul unjuk rasa itu, polisi menangkap sekitar 400 demonstran. Setengah dari jumlah itu kemudian dilepas setelah identitas pribadi mereka dicatat.

Krusial
Anwar menambahkan bahwa pemilu mendatang yang diperkirakan berlangsung bulan Maret akan sangat menentukan masa depan Malaysia. ”Jika pemilu berlangsung bebas dan jujur, pemilu ini akan menjadi sebuah momen menentukan bagi negara,” ujar Anward dalam konferensi pers yang diadakan Komisi HAM Asia yang berbasis di Hongkong.

Dia yakin, jika pemilu jujur, Partai Keadilan yang secara formal dipimpin istrinya, akan mengalahkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) tempat PM Abdullah Ahmad Badawi bernaung. (REUTERS/BSW)

Malaysia Pencundang

2008-01-16T19:20:00.000+07:00

A.M. Hendropriyono : Malaysia Terlahir Sebagai Pecundang
Sumber: Rakyat Merdeka, 23 October 2007

Jakarta. Upaya “pencaplokan” negeri jiran Malaysia terhadap aset Indonesia tidak akan pernah berhenti. Demikian disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Setelah mempatenkan lagu rakyat Maluku, Rasa Sayange untuk promosi pariwisata, Oktober 2007, dan sebelumnya Desember 2002 telah memboyong Pulau Sipadan dan Ligitan, kini Malaysia masih juga mengincar kebudayaan Indonesia. Salah satunya, kata Hendro, adalah kesenian Wayang Kulit.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait hal ini, berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan bekas menteri transmigrasi dan bekas menteri tenaga kerja di era Soeharto ini.

Apa yang Anda ketahui tentang lagu ‘Rasa Sayange’ yang kini dipatenkan Malaysia?
Lagu Semalam di Malaya gubahan Saiful Bachri mulai tersohor ketika rakyat Indonesia mengenang perjuangan mereka membantu para patriot kemerdekaan Malaya melawan Inggris (Inggris termasuk Bangsa Dunia I pimpinan USA) pada 1948. Kurang lebih satu dekade kemudian, muncul lagu Pahlawanku Dirimba Raya, Kalimantan Utara, yang sama tersohornya ketika dilantunkan dengan merdu oleh Anna Manthovani untuk para sukarelawan Indonesia yang sedang membantu pejuang-pejuang Kalimantan Utara juga melawan Inggris, yang ingin memaksakan berdirinya Negara Federasi Malaysia.

Lalu?
Dalam suasana perang kemerdekaan Malaya (nama sebelum jadi Malaysia) maupun dalam perang gerilya melawan konsep Federasi Malaysia Di-Raja, para pejuang Indonesia di negeri jiran sana kerap mendendangkan lagu Rasa Sayang-sayange yang dipopulerkan rekaman Lokananta pada 1962, sebagai obat kerinduan mereka kepada segenap handai taulan yang ditinggalkan jauh di kampung halaman. Kini lagu rakyat Ambon itu telah diklaim sebagai lagu paten Malaysia, sebagaimana pula yang telah terjadi terhadap Batik dan Kebaya Jawa.

Selain lagu ‘Rasa Sayange’, kira-kira apa lagi yang akan dicaplok Malaysia?
Bukan suatu hal yang muskil jika Wayang Kulit pun akhirnya juga dipatenkan Malaysia.

Indikasinya?
Sejak setahun belakangan ini sebuah channel TV Pemerintah Malaysia sibuk melakukan sosialisasi Wayang Kulit, dengan fokus Mr Tan sebagai dalang yang mengaku belajar dari gurunya seseorang Melayu.

Kenapa hal itu mereka lakukan?
Negeri itu (Malaysia) seolah sibuk merekayasa masa lalunya agar menjadi gemilang, untuk menunjang masa kininya yang mempesona oleh kemajuan-kemajuan di bidang sosial ekonomi dan militer, termasuk keberhasilan menerbangkan astronotnya, Sheik Muszaphar Shukor ke antariksa dalam wahana Soyuz milik Rusia (dulu bernama Uni Sovyet, pemimpin bangsa Dunia ke II).

Dalam sejarahnya, bagaimana sih awal mula hubungan Indonesia-Malaysia?
Dalam sejarah hubungan dengan Indonesia, posisi Malaysia terukir sebagai pecundang, ketika Sriwijaya di abad VI dan Majapahit di abad XIII merupakan bangsa yang dipertuan di Asia Tenggara. Setelah masuknya Islam, hegemoni Indonesia semakin nyata oleh serbuan Laksamana wanita Malahayati dari Aceh dan Ratu Kalinyamat dari Jepara, yang membuat porak porandanya benteng Portugis yang berkuasa di Malaka. Pada bulan September 1963 kegentaran menyelimuti para pemimpin Malaya (negara yang baru dimerdekakan Inggris 1957), ketika Bung Karno yang merasa Indonesia sebagai bangsa besar pemimpin bangsa-bangsa Dunia ke III (dulu: The New Emerging Forces) telah dihina dan dianggap sebagai kurcaci, mengumumkan konfrontasi terhadap Inggris untuk membubarkan Malaysia.

Bisa diceritakan penyebab konfrontasi itu?
Konfrontasi itu dipicu oleh Stephen Kalong Ningkan yang atas tekanan Inggris, mengumumkan persetujuan terbentuknya Malaysia, padahal referendum yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan menyertakan Indonesia sebagai pengawas, masih tengah berlangsung.

Lalu?
Pada tanggal 13 Februari 1964 Menlu Indonesia memanggil Leslie Fry, dubes Inggris di Indonesia dan menyatakan bahwa Malaysia adalah konsep neokolonialisme untuk mempertahankan kepentingan imperialis Inggris merampok kekayaan bukan hanya bangsa Kalimantan Utara, tetapi justru rakyat Indonesia. Untuk itu kepada Fry dengan tegas dinyatakan, bahwa Indonesia akan melakukan pengganyangan terhadap Malaysia.

Implikasinya buat sekarang?
Dengan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa Federasi Malaysia akhirnya berdiri, terbuka kemungkinan tersimpannya rasa dendam terhadap Indonesia. Kegemilangan sejarah bangsa Indonesia masa lalu tidak mendukung kenyataan suramnya Indonesia masa kini. Kita terpaksa mengirim pembantu-pembantu rumah tangga (PRT) ke Malaysia, karena sempitnya lapangan kerja di dalam negeri.

Termasuk balas dendam ke para TKI?
Perasaan minderwaardig (rendah diri) Malaysia terhadap masa lalunya, ditambah dengan arogansi generasi muda Malaysia yang memandang rendah bangsa Indonesia sebagaimana sinyalemen Menlu Nur Hassan Wirajuda, telah menyebabkan terjadinya serangkaian tindak kekerasan dan pelecehan yang jauh melewati batas kepatutan terhadap bangsa Indonesia.

Enam fraksi besar DPR, Kamis 11 Oktober 2007 dengan geram telah meminta agar pemerintah mengeluarkan travel warning bagi bangsa Indonesia ke Malaysia… Ini lebih dari sekadar suatu peringatan biasa agar waspada dalam berpergian tersebut, bangsa Indonesia memerlukan suatu tindakan tegas, yang merubah secara drastis kebijakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Sebagai bekas menteri tenaga kerja, apa yang Anda usulkan?
Negara-negara penerima TKI perlu segera dialihkan ke negara-negara yang manusianya telah memiliki peradaban, untuk dapat menghargai manusia lain, yaitu ke negara-negara Dunia I yang merupakan negara-negara yang sudah maju.

Kalau tetap kirim ke Malaysia?
Pengiriman pembantu-pembantu rumah tangga ke negara-negara bangsa dunia ke III yang masih cenderung memperlakukan pekerja kasar TKI terutama PRT sebagai budak-belian atau hamba-sahaya, dapat membuat kita semakin terpuruk menjadi bangsa dunia ke-IV. Klasifikasi seperti itu, bangsa dunia ke IV, tidak pernah ada dalam rumusan universal, sehingga berarti tidak mempunyai martabat sama sekali sebagai suatu bangsa.

Malingsia si Anak Durhaka

2008-01-15T23:07:00.000+07:00

Tragedi Si Anak Durhaka
Oleh: Mohamad Sobary
Sumber: Kompas, 28 November 2007

Di dalam kebudayaan kita tersimpan kekayaan moral yang melimpah. Kekayaan itu terpelihara dengan baik di dalam masyarakat kita karena kita memiliki sistem dan mekanisme pewarisan nilai-nilai kebudayaan yang hidup dan berkembang melintasi batas-batas abad dan generasi. Menurut rumusan bijak Minangkabau, sistem tersebut tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas.

Sistem pendidikan tradisional kita—yang sebagian besar kita pelihara di dalam kehidupan keluarga di daerah-daerah pedesaan yang masih bersifat komunalistis—secara seimbang ditumpukan pada tiga dimensi sekaligus, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif. Di sana—pada intinya—kecerdasan otak (dimensi kognitif) dan kecemerlangan jiwa (dimensi afektif) baru ada maknanya apabila keduanya dapat diwujudkan secara nyata di dalam hidup keseharian kita menjadi dimensi evaluatif. Maksudnya, kita tak boleh hanya omong. Kita tak boleh hanya berteori dan berangan-angan.

Kecuali itu, sistem pewarisan nilai-nilai kebudayaan tadi tercermin tidak saja di dalam pendidikan resmi melalui sistem persekolahan, melainkan juga di dalam kehidupan kesenian kita, termasuk unsur seni bela diri.

Di dalam seni ini muatan moral tadi tersirat, tetapi jelas bagaikan tersurat: guru silat masih selalu menyisakan satu dua jurus yang tak diajarkan pada murid buat berjaga-jaga mengatasi bilamana ada murid durhaka yang melakukan pemberontakan melawan guru dan perguruannya.

Seluruh bangsa yang disebut rumpun Melayu paham akan perkara ini. Bangsa China yang besar lebih paham lagi. "Wisdom" dunia seni bela diri yang diangkat dari novel-novel silat menjadi tema heroik di dalam seni perfilman. Maka, muncullah film-film silat dari negeri China yang dahsyat dan juga film silat dari negeri kita sendiri.

Seni mengatur negara, seni sastra dan seni bela diri, di zaman lampau merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan. Negara yang kuat membutuhkan tentara, pesilat-pesilat tangguh, ahli seni di bidang taktik dan strategi politik, dan seniman di bidang sastra yang mendalam dan mahir menuliskan kisah-kisah sang raja dan keluarga bangsawan menjadi kisah memikat hati.

Kalau begitu, sempurnakah kebudayaan kita?

Tidak. Dilihat dari segi munculnya anak durhaka macam Malin Kundang, terbuktilah bahwa ada yang kurang dalam kebudayaan kita.

Namun, dilihat dari ungkapan bijak masa lalu, yang mengatakan "bukan salah bunda mengandung, buruk suratan tangan sendiri" jelas bagi kita bahwa Si Malin Kundang menjadi anak durhaka bukan karena salah kebudayaan. Malin Kundang muncul dalam kebudayaan bukan karena ia pada dasarnya anak salah asuhan.

Oleh karena itu, kebudayaan merasa berhak mengutuknya menjadi batu agar anak durhaka tak dilahirkan kembali oleh proses sosial-ekonomi kapitalistis yang memang angkuh, terlalu percaya diri, tetapi tak cukup tahu diri seperti tetangga kita.

Rumusan moral kita jelas: terkutuklah semua anak durhaka. Dan, kita tak perlu lagi berpayah-payah mengutuk mereka? Kita cukup menjadi orang tua yang bijak, guru yang sabar, dan tak perlu risau menghadapi kedurhakaan anak atau muridnya?

Saya tidak tahu. Namun, saya tak mau menjadi orang tua dan guru seperti itu. Saya harus bertindak. Saya akan selalu memegang pedang untuk mengusir semua anak dari "neraka". Maksudnya, saya akan mencegah anak-anak berbuat durhaka supaya mereka tak harus mengalami tragedi mengenaskan, menjadi batu menangis.

Sikap saya ini terakomodasi dengan baik di dalam ungkapan lama juga: "Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah". Maka, saya pun menyanggah sikap durhaka itu.
Tetangga kita itu mengejek kita Indon. Mereka tak tahu bahwa bila Indon itu dicarikan kata lainnya yang serumpun, misalnya Indu; maka kita ini berarti bulan. Dan, bulan itu cantik.

Jadi, kita bukan sekadar truly Asia karena truly Asia pada dasarnya hanya truly Malingsia. Sebaliknya, kita "truly Indu", sungguh-sungguh bulan yang cantik memesona.

Dan, kalau Indon itu makssudnya Indun, maka artinya juga mentereng: sapaan penuh sayang. Sebaliknya, kalau Indon itu Indus, dan bertemu dengan nesos, jadilah Indos nesos, atau Indonesia. Indus artinya air, yaitu lautan-lautan kita yang cantik, biru memesona. Nesos, artinya pulau-pulau, yang sebagian sudah mereka maling.

Ini tindakan durhaka. Kita dulu guru mereka. Ketika agak makmur secara ekonomi, mereka merasa sudah pandai. Padahal, ternyata belum tahu etika bertetangga yang baik. Dalam perkara ini saya heran, mengapa pemerintah dan rakyatnya sama-sama congkak, cingkak, dan angkuh?

Mereka hendak belajar mengelola minyak dan kita bersedia menjadi guru yang baik hati. Mereka minta diajari bikin kantor berita dan kantor berita Antara menjadi guru yang pemurah. Ini semua karena semangat untuk mengajari orang-orang bodoh agar kita bisa menerangi mereka dengan cahaya ilmu.

Akan tetapi, mereka lupa kebaikan kita. Bukan salah bunda mengandung, buruk suratan jelas hasil kecongkakan mereka sendiri. Bangsa apa tetangga kita ini? Karena saya berguru kepada bangsa dan negara Australia, sikap saya kepada mereka sangat hormat. Banyak warga kita yang juga hormat sekali kepada bangsa dan negara Amerika karena mereka berguru di sana. Begitu pula mereka yang belajar di Inggris, di Perancis, Belanda, Rusia, Denmark, Norwegia, dan di negara-negara Eropa lainnya.

Kenapa kita memiliki satu murid saja menjadi murid durhaka? Tak tahukah mereka pesan tersirat dalam dongeng-dongeng moral yang menggambarkan betapa tragis akibat tindakan durhaka?

Tak tahukah mereka, tragedi anak durhaka itu menjadi batu, yang selalu menangis karena menyesal, tetapi sesal itu tak berguna?

Sudah berkali-kali mereka meludahi wajah kita. Namun, pemerintah kita yang sangat bijaksana itu diam saja. Sombonglah terhadap bangsa yang sombong karena melawan kesombongan dengan sikap sombong itu sedekah.

Dan, ke mana pula pemuda-pemuda yang merasa dirinya sudah siap memimpin itu? Mengapa pemimpin bisu terhadap isu-isu internasional yang sangat menginjak harga diri dan martabat bangsa kita? Apa beda mereka dengan orang tua? Dikemanakan jiwa Bung Karno yang heroik dan patriotik?

Jangan biarkan mereka menjadi batu. Selamatkan bangsa Fir’aun itu dengan tongkat Musa di tangan kita agar mereka tak tenggelam ke dalam lautan kesombongan mereka sendiri. Selamatkan mereka, setidaknya Anwar Ibrahim dan keluarganya, agar kita tak dipersalahkan dunia. Anwar dan keluarganya bukan bagian dari pencuri itu. Dan, dia bukan si anak durhaka. (Mohamad Sobary, Budayawan)

UMNO dan Malingsia "Minta Maaf"

2008-01-11T08:07:00.000+07:00

UMNO Minta Rakyat dan Media Massa Hentikan Panggilan "Indon"
Sumber: Antara 9 Januari 2008

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Rakyat dan media massa di Malaysia diminta tidak lagi menggunakan istilah 'Indon' terkait dengan warga negara Indonesia, karena hal itu dinilai sebagai menjatuhkan harga diri rakyat Indonesia.

Wakil Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, mengatakan kepada Utusan Malaysia, di Selangor, Rabu, bahwa istilah itu tidak disenangi oleh rakyat Indonesia dan dinilai sebagai satu penghinaan dan merendahkan harga diri mereka.

"Saya menerima pandangan dari wakil-wakil pemuda, termasuk di kalangan rakyat negara itu yang meminta supaya rakyat Malaysia menghentikan panggilan Indon karena hal itu memberikan satu tafsiran buruk rakyat Indonesia kepada rakyat Malaysia," kata Khairy.

"Malah, keadaan itu bertambah buruk dengan isu-isu lain seperti tuntutan Pulau Ambalat, tenaga kerja Indonesia (TKI) dan isu lagu 'Rasa Sayange' yang jelas disuarakan menerusi laman blog dan juga media massa di Indonesia," ujar dia.

Ia mengatakan hal itu dalam jumpa pers setelah menyampaikan presentasinya dalam acara Dialog Malindo 2008: Pemuda Malaysia-Indonesia di Shah Alam, Selangor.

Sehubungan itu, Khairy yang juga menantu PM Abdullah Badawi itu meminta rakyat dan media massa di Malaysia untuk tidak lagi menggunakan istilah tersebut supaya hubungan baik antara kedua negara dapat terus baik walaupun mereka sebenarnya tidak bermaksud menjelekkan.

Hadir dalam dialog itu hadir Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Hamka M Noor dan Presiden Majlis Belia(Pemuda) Malaysia (MBM), Shamsul Anuar Nasarah.

Sementara itu, Hamka mengatakan di Indonesia, istilah 'Indon' tidak pernah digunakan oleh rakyat Indonesia sendiri.

"Walaupun Indon hanya istilah, rakyat Indonesia menganggapnya sebagai martabat, harga diri dan identitas sebagai satu bangsa yang berdaulat. Oleh karena itu, kami minta rakyat Malaysia memahami dan menghormati perasaan rakyat Indonesia sebagai rekan yang berkongsi budaya, agama serta sejarah sama," ujar Hamka. (*)

Korban ISA Menuntut Malaysia

2008-01-08T13:45:00.000+07:00

Pemerintah Malaysia Dituntut Rp 300 M
Sumber: Kompas CiberMedia, Jumat, 04 Januari 2008 - 21:25 wib

Kuala Lumpur - Salah seorang aktivis Hindu yang sedang ditahan menuntut pemerintah Malaysia sebesar 100 juta ringgit (sekitar Rp 300 miliar). Ia menuding pemerintah telah mencemarkan nama baiknya karena menyebut dirinya terkait dengan kelompok teroris.

Tuntutan itu dilayangkan oleh P. Uthayakumar yang kini mendekam di penjara bersama empat rekannya, melalui kuasa hukumnya, M Manogar. Surat tuntutan terhadap dua orang pejabat negara yaitu Kepala Polisi Musa Hassan dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail sudah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

"Kedua orang pejabat itu telah terang-terangan menuduh Uthayakumar sebagai ancaman terhadap keamanan nasional karena keterlibatannya dengan organisasi teroris. Mana bukti tuduhan itu? Jika ada bukti silakah Uthayakumar diadili secara terbuka. Karena tuduhan tanpa bukti itu Uthayakumar mengajukan tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baiknya sebesar 100 juta ringgit," tutur Manogar, Jumat (4/1).

Uthayakumar disekap dalam penjara bersama empat sejawatnya dari organisasi pembela hak-hak etnis India di Malaysia, Hindraf, berdasarkan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (ISA-Internal Security Act). UU ini memberi kewenangan negara untuk menahan tanpa batas waktu orang yang dituduh membahayakan negara.

Lima orang itu ditangkap setelah mereka memimpin demonstrasi yang menuntut hak-hak sipil etnis minoritas India disamakan dengan etnis lainnya. Demo yang melibatkan sekitar 8.000 orang pada November lalu tersebut membuat pemerintah berang. Mereka ditangkap dan dipenjarakan di penjara Kamunting, di negara bagian Perak, sekitar300 km sebelah utara Kuala Lumpur.(AFP/Put)

Malaysia Pembunuh

2008-01-07T14:37:00.000+07:00

690 WNI Meninggal di Malaysia Sepanjang 2007
Sumber: Antara, 3 Januari 2008

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Catatan KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Sabah menyebutkan, 690 WNI meninggal dunia di Malaysia sepanjang 2007, sebagian besar dari mereka TKI dan sebagian kecil adalah WNI yang mendapatkan permanent residence (PR) atau IC Merah.

"Ada 529 jenasah yang dikirim ke Indonesia, sementara yang dimakamkan di Malaysia ada 129 orang. Total jumlah WNI yang meninggal sebanyak 658 orang, sebagian besar TKI, ada yang ilegal, dan WNI yang mendapatkan permanent residence," kata staf konsuler KBRI Kuala Lumpur, Rizaldi, kepada ANTARA, Rabu.

Sebagian jenasah yang dikirim ke Indonesia termasuk juga TKI yang diduga melakukan kriminal. "Kami katakan diduga WNI itu ditembak polisi di lokasi kriminal. Jadi belum terbukti secara hukum," katanya.

Sementara itu, staf konsuler KJRI Sabah Didik Eko mengungkapkan, "Berdasarkan catatan yang masuk, TKI yang meninggal di KJRI Sabah sebanyak 32 orang. Semuanya TKI. Tapi saya yakin banyak lagi TKI yang mati tapi statusnya ilegal sehingga kawan-kawannya langsung menguburkan di tempat atau memulangkan ke kampung halaman nya sendiri. Untuk mempersoalkan atau lapor polisi mereka takut," katanya.

Data kematian WNI di Malaysia tersebut baru merupakan catatan yang berada di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Sabah, belum termasuk yang tercatat di KJRI Johor Bahru, Penang, dan Sarawak, pasti mereka pun punya catatan surat pengantaran jenasah WNI pulang kampung. Jika direkapitulasi maka jumlahnya akan jauh lebih besar.

Presiden PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah Indonesia harus peduli dengan jumlah WNI yang meninggal di Malaysia. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan PM Malaysia Abdullah Badawi, 21 Januari 2008, di Kuala Lumpur harus membahas hal ini," katanya.

Hubungan baik Indonesia-Malaysia harus menyentuh akar persoalan sosial antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Jika tidak tersentuh maka selama itu hubunganya akan mengalami pasang surut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Sosiology Research Khairudin Harahap mengatakan, pemerintah Indonesia mulai tahun 2009 dan seterusnya harus mengalokasikan dana bagi pembentukan LBH TKI di Malaysia. Anggotanya terdiri dari para pengacara Indonesia dan Malaysia dan didukung juga oleh LSM Indonesia dan Malaysia.

"LBH TKI harus independen sehingga dapat bergerak bebas dan cepat dalam menangangi masalah TKI dan WNI di Malaysia," kata Khairudin. (*)

Chua-Chua Keladi........

2008-01-03T10:15:00.000+07:00

Soal Seks, Menkes Malaysia Mundur
PM Badawi: Tidak Akan Pengaruhi Hasil Pemilu
Sumber Kompas: Kamis, 03 Januari 2008
Kuala Lumpur, Rabu - Menteri Kesehatan Malaysia Chua Soi Lek (61), Rabu (2/1), menyatakan mundur dari jabatannya dan mengakui secara rahasia merekam hubungan seksnya dengan seorang perempuan kawan dekatnya di sebuah kamar hotel. Rekaman film itu kemudian menyebar di masyarakat.

Menyebarnya film rekaman itu membuat rakyat Malaysia terguncang karena melibatkan anggota paling senior di kabinet Perdana Menteri Abdullah Badawi.

"Setelah saya membuat pengakuan, saya telah berharap rakyat Malaysia bisa menerima permohonan maaf saya. Sayang sekali, dari informasi balik yang saya terima, saya mengetahui bahwa rakyat Malaysia tidak bisa menerima itu," kata Chua, yang sehari sebelumnya menyatakan tidak akan mundur.

Oleh karena rakyat tidak bisa menerima terjadinya skandal itu, dia melanjutkan, lebih baik bagi dirinya dan keluarganya untuk mengundurkan diri. "Dengan demikian, saya tidak akan menjadi beban bagi kepemimpinan nasional," paparnya.

Selain mundur dari jabatan menteri kesehatan, Chua pun menyatakan mundur sebagai wakil presiden di Asosiasi China Malaysia, yang merupakan mitra kunci koalisi pemerintahan Abdullah Badawi.

Atas pengunduran diri Chua itu, PM Badawi mengatakan, pengunduran diri itu tidak akan memengaruhi pemilihan umum yang akan datang, yang diperkirakan akan diumumkan pada tahun ini.

Badawi juga menjanjikan akan menyelidiki kasus ini dengan serius, khususnya siapa yang membuat rekaman itu dan menyebarluaskannya.

"Publik tidak hanya menginginkan pemerintah untuk bertindak secepatnya atas berbagai masalah dan melaksanakan tugas dengan baik. Masalah moralitas juga sangat penting untuk rakyat," tutur Badawi.

Pengakuan publik
Rekaman video itu, menurut kantor berita resmi Bernama, diyakini diambil dari jaringan televisi internal di hotel, dan direkam dua tahun lalu.

Bernama juga melaporkan, Chua telah bertemu Badawi, Senin (31/12), untuk mendiskusikan situasi yang terjadi, dan kemudian diputuskan bahwa dia harus membuat pengakuan kepada publik.

Skandal seks di antara politisi bukan sesuatu yang tidak umum di Malaysia, di mana beberapa anggota partai berkuasa UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) dipaksa mundur dalam beberapa tahun belakangan ini.

Chua mengatakan, keluarganya mendukung penuh keputusan yang diambilnya dan mengakui bahwa skandal itu telah menimbulkan korban. "Saya tinggal dalam sebuah keluarga yang sangat terjalin akrab, tetapi saya yakin bahwa keluarga saya akan mendukung saya," ungkapnya.

Chua, Selasa, mengakui bahwa dialah orang yang ada dalam rekaman video, yang telah menyebar luas di wilayah negara bagian Johor, pekan lalu.

"Saya bukanlah yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir politisi yang berada dalam situasi itu. Terserah kepada publik untuk menilai saya," katanya menambahkan.

Skandal itu merupakan bagian terbaru dari rangkaian masalah yang membebani pemerintahan Badawi. Tidak disampaikan mengapa Chua yang sebelumnya menolak mundur akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Menkes.

Surat kabar New Straits Times (NST) dalam editorialnya, kemarin, mengkritik keras sikap Chua itu. "Mungkin memang akan menyakitkan bagi dia, Chua harus melepaskan posisi di pemerintahannya untuk menyelamatkan dirinya dan pemerintah dari kemarahan lebih lanjut," kata NST. (AFP/REUTERS/OKI)

Lagi, Skandal Seks Petinggi Malaysia

2008-01-02T21:47:00.000+07:00

Pejabat-pejabat Malaysia yang Pernah Terlibat Skandal Seks

2008-01-02T20:40:00.000+07:00

Pejabat-pejabat Malaysia yang Pernah Terlibat Skandal Seks
Sumber: Detik.com 02/01/2008 15:06 WIB
Rita Uli Hutapea - detikcom

Kuala Lumpur - Skandal seks yang menerpa Menkes Malaysia Datuk Seri Dr Chua Soi Lek menggegerkan negeri jiran itu. Kasus DVD porno yang 'dibintangi' Chua itu menambah panjang daftar pejabat Malaysia yang pernah menimbulkan kontroversi terkait skandal seks.

Pada akhir 1989 silam, seorang mantan wakil ketua partai Dewan Rakyat terpaksa mengundurkan diri akibat kontroversi rekaman video seks.

Pada tahun 1998, mantan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh melakukan sodomi dan merayu istri seorang pengusaha. Namun pada 2 September 2004, Anwar dibebaskan dari tuduhan sodomi oleh Pengadilan Federal Malaysia.

Pada Mei 1991, istri S. Assamaley, seorang pejabat partai DAP, bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke laut. Para tokoh partai menyalahkan harian lokal yang telah menulis artikel di halaman depan mengenai perselingkuhan Assamaley.

Demikian seperti diberitakan harian Malaysia, The Star, Rabu (2/1/2008). Assamaley mengundurkan diri sehari setelah mayat istrinya ditemukan terapung di laut. Assamaley sendiri meninggal pada Mei 2000 pada usia 50 tahun akibat stroke.

Kemudian pada November 1994, mantan menteri negeri bagian Malaka Tan Sri Rahim Thamby Chik dituduh melakukan hubungan seks dengan anak perempuan di bawah umur. Namun Jaksa Agung Malaysia saat itu Datuk Mohtar Abdullah, membebaskan Rahim dari dakwaan itu. Akan tetapi kasus ini menuai perhatian luas. Buntutnya, Rahim mundur dari jabatannya di pemerintahan dan politik.

Pada Juli 2000, sebuah tabloid menulis berita mengenai Menteri Besar Selangor Tan Sri Abu Hassan Omar yang digosipkan memiliki anak di luar nikah dengan saudara iparnya. Tak lama kemudian, pria yang saat itu berumur 60 tahun mengundurkan diri dari jabatannya yang baru dipegang sekitar tiga tahun.

Dengan pengunduran diri itu, dia menjadi menteri yang paling singkat masa jabatannya di negeri bagian Selangor. ( ita / nrl )

Malaysia Larang Surat Kabar Katolik Gunakan Kata "Allah"

2008-01-02T17:46:00.000+07:00

Malaysia Catholic paper told to stop using 'Allah' or lose permit

KUALA LUMPUR (AFP) — Malaysian security authorities Sunday warned a Catholic paper that its printing permit would not be renewed if it continued using the word "Allah," which the government says can only be used by Muslims.

Mohamad Johari Baharum, junior minister in the internal security ministry, told AFP that The Herald would receive a new permit only if it stops using words that are used in Islam.

"If they want the printing permit to be renewed, they have to comply with the requirements of the ministry. This is to prevent uneasiness among the majority Muslim Malaysians.

Baca juga, artikel Terkait
Seluruh Umat Beragama Disarankan Gunakan Kata "Allah" untuk Sebut Tuhan

"They have to drop the use of the words Allah (God), Baitullah (House of God), Solat (prayer) and Kaabah (The Sacred House) in the Malay language section of the newspaper," Mohamad Johari said.

The Herald, a tabloid-sized newspaper, is circulated among the country's 850,000 Catholics with articles written in English, Chinese, Tamil and Malay.

Christians say they have long used the word "Allah" without problems, although the internal security minister had warned them since the late 1980s not to use the four terms.

The annual printing licence for the 28-page weekly newspaper expires on Monday, without which it cannot be published.

Malaysian commentators have sounded alarm over the growing "Islamisation" of the country and the increasing polarisation of the three main ethnic communities, which mix much less than in the past.

Mohamad Johari said the government decision was final as it was a "sensitive matter" and was aimed to avoid confusion.

Religion and language are sensitive issues in multiracial Malaysia, which experienced deadly race riots in 1969.

The publisher of The Herald and a church group in Sabah state on Borneo island have filed a legal suit against the government for banning them from using the word Allah.

"We are in the view that we have the right to use the word Allah, (a right) which ... is now sought to be curtailed," Father Lawrence Andrew, editor of The Herald, told AFP Friday.

Andrew said the legal challenge was filed in the High Court on December 5 following orders from the government not to use the word Allah, which Muslims use to describe God.

Bernard Dompok, minister in the prime minister's department, however told AFP that he had spoken to Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi over the problems faced by Catholics.

"Only in Malaysia, the Muslims claim exclusive rights to the word Allah. I am confident The Herald's permit will be renewed and it will be allowed to publish in all the four languages," he told AFP.

About 60 percent of Malaysia's 27 million people are ethnic Malay Muslims. The rest are mostly Buddhist, Hindu or Christian Chinese and Indians.

Koran Katolik Malaysia Terancam
Sumber: Koran Tempo, Senin, 31 Desember 2007
KUALA LUMPUR---Pihak keamanan Malaysia kemarin kembali mengancam The Herald, sebuah harian Katolik, agar tak lagi memakai kata "Allah" jika ingin izin terbit mereka diperpanjang oleh pemerintah. Menurut pemerintah, kata "Allah" hanya untuk kalangan muslim.

"Mereka (The Herald) tak boleh memakai kata Allah, baitullah, salat, dan Ka'bah dalam seksi bahasa Melayu," kata Menteri Muda Keamanan Nasional Mohamad Johari Baharum kepada AFP. Kecuali, "Mereka tak ingin izin terbitnya diperpanjang," ujarnya.

The Herald, harian berukuran tabloid berisi 28 halaman, itu diterbitkan dalam bahasa Inggris, Cina, Tamil, dan Melayu. Pasar mereka 850 ribu pemeluk Katolik di Malaysia. Sejak 1980 harian ini diperingatkan pemerintah agar tak memakai empat kata tersebut. AFP

Seluruh Umat Beragama Disarankan Gunakan Kata "Allah" untuk Sebut Tuhan
Sumber: http://www.eramuslim.com, Kamis, 16 Agu 07 13:28 WIB

Uskup Katolik Roma di Belanda mengusulkan semua agama menggunakan kata "Allah" dari bahasa Arab untuk sebutan Tuhan. Karena "Allah" kata Uskup Martinus ''Tiny" Muskens, adalah kata sangat indah untuk sebutan "Tuhan."

"Tidakkah selayaknya kita semua mulai sekarang menyebut kata Tuhan dengan Allah, " kata uskup dari keuskupan Breda dalam acara di sebuah jaringan terlevisi awal pekan kemarin.

Apalagi, kata Uskup Muskens, umat Kristiani dari kalangan Arab, sudah menggunakan kata Allah untuk sebutan Tuhan.

Uskup Muskens juga menceritakan pengamalamannya selama delapan tahun tinggal di Indonesia, di mana para pendeta menggunakan kata Allah saat misa.

"Dalam Jamuan Suci, Tuhan disebut dengan perkataan Allah, lalu mengapa kita tidak mulai menggunakan kata Allah bersama-sama? Kita tidak perlu berselisih soal terminologinya. Tuhan tidak peduli kita menyebutnya apa. Kitalah yang mempermasalahkannya, " papar Uskup Muskens, 71 tahun.

Tapi tidak semua umat Kristiani setuju dengan usulan Uskup Musken agar semua umat beragama menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan.

"Menyebut Tuhan dengan Allah tidak cocok dengan identitas Barat. Saya melihat tidak ada manfaatnya, " kata Gerrit de Fijter, ketua Gereja Protestan di Belanda, pada surat kabar De Telegraaf edisi Rabu (15/8).

Survey yang dilakukan De Telegraaf juga menunjukkan 92 persen dari 4. 000 responden tidak setuju dengan usul Uskup Musken.

Namun Uskup Muskens mengaku optimis, wacana yang digulirkannya suatu saat bisa diterima secara luas, meski butuh waktu yang sangat panjang.

Uskup Muskens dikenal sebagai uskup yang kerap berbeda pendapat dengan pimpinan agama Katolik di Vatican. Misalnya soal kondom, berbeda dengan pendapat Vatican, Uskup Muskens menyatakan setuju dengan penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Ia juga menyatakan bahwa orang yang kelaparan, boleh mencuri makanan. (ln/iol)

Larangan Kata “Allah” di Malaysia
www.radarbanjarmasin.com Sabtu, 29 Desember 2007

KUALA LUMPUR – Karena dilarang menggunakan kata “Allah”, sebuah gereja dan The Herald, penerbitan surat kabar di Malaysia menuntut pemerintah. Alasannya, larangan itu tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar kebebasan beragama.

Gerakan tersebut dipicu pengumuman pemerintah yang mengatakan bahwa “Allah” berarti Tuhan dalam bahasa Melayu. Dan kata tersebut merujuk pada Tuhan bagi muslim, dan hanya boleh digunakan muslim.

The Herald merupakan sebuah surat kabar Gereja Katolik di Malaysia. Pemerintah Malaysia telah beberapa kali memperingatkan mereka untuk tidak menggunakan kata “Allah”. Bila membangkang, izin terbit mereka diancam akan ditarik kembali.

’’Kami juga mempunyai hak menggunakan kata “Allah”, dan hak tersebut kini dibatasi,’’ ujar Pastur Lawrence Andrew, editor The Herald.

Selama ini, agama dan bahasa merupakan isu yang sangat sensitif di negeri multietnis seperti Malaysia. Bahkan isu tersebut pernah memicu kerusuhan mematikan pada tahun 1969. Di Malaysia, sekitar 60 persen dari 27 juta adalah etnis Melayu beragama Islam. Disusul dengan etnis Tionghoa yang beragama Kristen dan Buddha, sekitar 25 persen. Sisanya, 10 persen adalah etnis India yang memeluk Hindu.

Tindakan hukum juga diambil Gereja Evangelis Sabah, Borneo. Dituturkan pengacara gereja tersebut, Lim Heng Seng, tuntutan itu disebabkan pemerintah melarang impor buku-buku Kristen yang mencantumkan kata “Allah”.

’’Keputusan bahwa penggunaan ‘Allah’ hanya untuk muslim, menyebabkan hal ini menjadi masalah keamanan. Dan pelarangan buku-buku yang mencantumkan kata ‘Allah’ sangat tidak sesuai hukum,’’ kata Lim.

Kedua lembaga tersebut menyebut bahwa Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebagai terdakwa. Sementara itu, para pejabat kementerian tidak bisa dimintai komentar seputar kasus ini.

Kalangan minoritas kerap mengajukan keluhan mereka karena tidak bisa sepenuhnya memperoleh kebebasan beragama. Meskipun beribadah telah dijamin secara konstitusi.

Berdasarkan surat pernyataan yang diperoleh kantor berita AP, Pastor Jerry Dusing dari gereja di Sabah mengatakan kalau petugas bea cukai telah menyita tiga paket kardus materi pendidikan untuk anak-anak yang dibawa seorang anggota gereja. Ketika itu, tepatnya Agustus lalu, dia sedang transit di bandara Kuala Lumpur.

Menurut Dusing, penyitaan itu dikarenakan adanya kata “Allah.” Dia juga mengatakan kalau alasan pemerintah melarangnya karena khawatir akan terjadi kebingungan dan kontroversi di antara muslim. Sementara itu, lanjut Dusing, umat Kristen di Sabah telah menggunakan kata “Allah” selama bertahun-tahun dalam setiap khotbah yang mereka sampaikan dalam bahasa Melayu. Bahkan, kata tersebut juga tercantum dalam Kitab Injil berbahasa Melayu.

’’Umat Kristen menggunakan kata “Allah” lebih dulu daripada Islam. “Allah” yang merujuk pada nama Tuhan dalam Injil berbahasa Arab kuno juga ada dalam Injil berbahasa Arab modern,’’ lanjut Dusing. Apalagi, penggunaan “Allah” juga digunakan umat Kristen di Mesir, Lebanon, Irak, Indonesia, serta di negara lain tanpa menimbulkan masalah.

Para pemimpin gereja juga menyampaikan hal senada. Bahwa mereka telah menggunakan kata “Allah” ketika menyampaikan khotbah dalam bahasa Melayu atau yang ditulis dalam bahasa Melayu, seperti yang terdapat di halaman 28 surat kabar mingguan tersebut.

The Herald yang dicetak sebanyak 12 ribu eksemplar diterbitkan dalam empat bahasa. Yaitu, Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Dan larangan penerbitan untuk edisi berbahasa Melayu dimulai Januari.

Mohamad Johari Baharum, menteri muda keamanan mengatakan kalau kata “Allah” seharusnya hanya digunakan dalam konteks Islam dan tidak digunakan dalam agama lain. Hal itu tidak lain untuk menghindari kebingungan.

’’Hanya muslim yang dapat menggunakan kata Allah. Kata Allah yang digunakan oleh umat Katolik, tidak benar,’’ katanya seperti yang baru-baru ini dikutip media online Malaysiakini. (AFP/AP/dia)

Menanti Reformasi Ala Malaysia

2007-12-28T09:51:00.000+07:00

Menanti Reformasi Ala Malaysia
Sumber: Gatra, 26 Desember 2007, Hal 18

Gelombang unjuk rasa terus bergulir di Malaysia. Demonstran menuntut reformasi serta pemilu yang adil dan jujur. Etnis India menuntut pemulihan hak-hak asasi. Terkendala oleh ISA. Tindakan afirmatif gagal.

Peneliti Malaysia Mencuri Naskah Kuno

2007-12-28T09:32:00.000+07:00

Peneliti Malay Berburu Naskah
Sumber: Gatra, 26 Desember 2007, Hal 74

Sejumlah peneliti Malaysia getol berburu naskah Melayu klasik dari Indonesia. Ada yang dibeli secara ilegal. Banyak pula yang diambil secara diam-diam, lantas diklaim sebagai naskah Malaysia.

Malaysia Diskriminasi

2007-12-27T21:32:00.001+07:00

Diskriminasi Malaysia Belum Selesai

Sumber: Gatra 26 Desember 2007

Hak-hak istimewa kaum bumiputra Malaysia "ditukar" dengan status kewarganegaraan kaum imigran. Kontrak sosial yang dinilai ampuh mengawal Malaysia selama lebih dari setengah abad.

Advertorial Global Warming

2007-12-27T21:30:00.000+07:00

Blogger Indonesia Peduli Global Warming (sumber: http://www.andaka.com)

Masih berhubungan dengan Global Warming, banyak kalangan yang underestimate terhadap apa yang dirembugkan delegasi-delegasi negara di KTT Climate Change yang diselenggarakan di Bali. Sebagian besar memandang event ini hanya sebuah dagelan wacana belaka.

Terlepas dari semua itu, masalah pemanasan global tetap merupakan masalah yang mengancam. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kesepakatan antar delegasi negara tersebut belum klop, apakah kita hanya berdiam diri?

Aku ingin mengutip sebuah kalimat yang pernah digunakan salah seorang politisi Indonesia ketika sedang berkampanye : “Tangan saya kecil, tangan anda juga kecil… dan tangan seluruh rakyat Indonesia juga kecil. Namun bila tangan-tangan ini bersatu, gunung pun bisa kita geser”

Hiperbola memang… namun dari kalimat tersebut ada makna yang bisa kita petik. Komunitas Blogger Indonesia adalah komunitas yang besar. Berbeda sekali ketika aku mulai ngeblog tahun 2001 lalu dimana jumlah Blogger masih sedikit sekali. Bayangkan jika kita, setiap Blogger Indonesia, mau sedikit peduli terhadap pemanasan global tentunya akan memberi pengaruh yang besar. Jadi, mulailah dari diri sendiri!

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang Blogger untuk ikut andil/peduli terhadap pemanasan global? Dilihat dari gambar paling atas, pemanasan global besar dipengaruhi oleh adanya emisi gas (diantaranya karbon dioksida). Dan 40% dari emisi karbon dihasilkan oleh sektor ketenagalistrikan. Dan selain “kebutuhan” akan listrik, dunia blogger juga dekat dengan penggunaan kertas dan tinta yang dalam proses produksinya juga menghasilkan gas emisi.

Seperti yang terlihat pada diagram hubungan antara Blogger dengan Pemanasan Global di atas, selain melakukan tindakan-tindakan secara umum untuk Stop Global Warming, sebenarnya Blogger bisa memfokuskan diri pada 2 hal menyangkut penghematan energi listrik dan barang-barang hasil produksi yang menghasilkan gas emisi, yaitu :

1. Hemat Penggunaan Komputer
Matikan saat tidak digunakan, stop melakukan download gila-gilaan yang menguras tenanga komputer sampai menyentuh titik panasnya. Blogger yang gemar main game (terutama game online) biasanya suka ngidupin komputer sampe pagi cuma buat vending tuh.

2. Hemat Penggunaan AC
Biar ngeblog tetep adem, buka jendela atau ganti AC dengan kipas angin, bila perlu pakai tenaga kipas-kipas tangan. Hehe…

3. Gunakan Lampu Hemat Energi
Berhubung belum dapet sponsor, silakan searching aja di google dengan keyword “Lampu Hemat Energi” *mudah-mudahan bukan blog ini yang nongol*

4. Kurangi penggunaan lampu di siang hari
Buka jendela, biarkan sinar matahari pagi masuk; kan baik juga buat kesehatan. Siang-siang juga buat apa ngidupin lampu? Selain ngefek ke pemanasan global, juga ngefek ke biaya listrik rumah atau kantormu. Mau?

5. Jangan biasakan ngeblog sambil menghidupkan TV
Kalau ngeblog ya ngeblog, kalau nonton ya nonton.

6. Pastikan indikator penanda arus listrik sudah padam saat tidak menggunakan alat elektronik
Kalau masih menyala berarti masih ada alirannya. Hal kecil memang, tapi bayangkan kalau hal ini terjadi sepanjang waktu. Banyak deh nyumbang untuk bikin bumi kita tenggelam.

7. Pantau penggunaan listrik bulanan
Kalau meningkat, bertekadlah untuk bulan depan musti turun. Sekarang juga sudah ada sistem voucher dari PLN. Sama kayak voucher ponsel, tapi yang ini ngga ada masa berlaku atau masa tenggangnya. Dipakai sampai habis trus jeglek! Makanya musti diisi sebelum voucernya habis. Dengan begini, pemakaian listrik bisa lebih terkontrol.

8. Hemat penggunaan kertas
Gunakan pada dua sisi kertas bantu pula menghemat dengan program seperti fineprint.

9. Hemat penggunaan tinta
Sama dengan kertas, tinda juga cukup akrab dengan dunia blogger.

10. Gali informasi tentang Global Warming
Siapa pun setuju kalau internet adalah gudang informasi. Sebagai seorang Blogger yang akrab dengan dunia internet akan sangat membantu didalam mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pemanasan global.

11. Tulis postingan tentang Global Warming
Semakin banyak yang menulis tentang pemanasan global, semakin banyak yang akan membaca dan “tercerahkan”:D

12. Gunakan Themes yang ringan
Berat ringannya themes adalah relatif, masih tergantung koneksi internet. Setidaknya jangan menggunakan banyak grafik yang memperberat loading yang berarti memperlama penggunaan komputer.

13. Pasang Banner “Blogger Indonesia Peduli Global Warming”
Pasang juga link ke postingan ini agar Blogger Indonesia semakin peduli terhadap pemanasan global. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? (advertorial)

Pindah Agama Diancam Mati

2007-12-26T21:21:00.000+07:00

Pindah Agama, Kehidupan Lina Joy Jadi Susah
Sumber: http://www.ob.or.id, dipublikasi pada 31 Agustus 2006

Kehidupan Lina Joy setelah berpindah agama sungguh tidak mudah. Perempuan Malaysia itu hidup dalam ancaman. Karena adanya ancaman mati dari beberapa pihak, perempuan yang tadinya muslim itu harus bersembunyi. Dia tidak berani muncul di depan publik.

Perempuan yang dilahirkan dengan nama Azlina Jailani itu takut akan dibuang oleh negara ke pusat penahanan rehabilitasi beragama jika dirinya sampai tampil di depan publik.

Demikian disampaikan para pengacara Lina seperti diberitakan Hamilton Spectator, Selasa (29/9/2006). Bahkan keluarganya pun telah memutuskan hubungan dengan perempuan Melayu itu.

Kasus Lina Joy terus menghiasi pemberitaan media Malaysia dan luar negeri. Perempuan yang kini berusia 42 tahun itu pindah ke agama Katolik pada umur 26 tahun.

Padahal sebagai seorang etnis Melayu, maka dia otomatis dianggap sebagai muslim. Karena itulah, meski dia telah mendapat kartu identitas dengan nama barunya, Lina Joy, namun keterangan agama Islam masih tertera pada kartu tersebut. Lina
pun mengajukan permohonan kepada otoritas untuk mengubah keterangan agamanya. Namun permintaan ini ditolak.

Lima tahun lalu, Lina membawa kasus ini ke pengadilan guna mendapatkan sertifikasi untuk menikah dengan kekasihnya yang beragama Katolik. Namun berulang kali upaya Lina di pengadilan menemui kegagalan.

Sampai akhirnya, bulan Juli lalu, pengacara Lina, Benjamin Dawson, tampil di depan Mahkamah Agung (MA) Malaysia untuk menyampaikan permohonan terakhir agar perubahan agama Lina dianggap sebagai hak yang dilindungi konstitusi.

Jadi bukan masalah keagamaan di bawah yurisdiksi pengadilan syariah, yang mengatur masalah-masalah Islam termasuk pernikahan, perceraian dan kematian. Putusan MA sejauh ini belum keluar.

"Dia (Lina) cuma berusaha untuk menjalani kehidupan dengan seseorang yang dicintainya," kata Dawson. Diakuinya, kemarahan warga begitu besar atas perubahan agama tersebut.

Menurut Dawson, solusi yang paling menjanjikan hanyalah dengan beremigrasi.

Kasus Lina telah memicu serangkaian aksi protes jalanan dan ancaman kematian dari sejumlah kelompok yang menentang habis-habisan.

Sekitar 60 persen dari total 26 juta jiwa penduduk Malaysia adalah muslim. Sebanyak 20 persen di antaranya umat Budha,hampir 10 persen Kristen dan 6 persen Hindu.

Malaysia's Crisis of Faith

Time, Wednesday, May. 30, 2007
By Hannah Beech

In what has been dubbed a blow to Malaysia's religious freedom, the country's highest court on Wednesday denied an appeal by Christian convert Lina Joy to make her switch from Islam recognized by law. A multi-ethnic state composed largely of Muslim Malays, Christian and Buddhist Chinese, and Hindu and Sikh Indians, Malaysia has long prided itself on its diversity of faiths. To safeguard this religious heterogeneity, the country's constitution sets out a dual-track legal system in which Muslims are bound by Shari'a law for issues such as marriage, property and death, while members of other faiths follow civil law.

But the parallel system has occasionally faced snags. Joy is a Malay originally known as Azlina Jailani, and by Malaysian law her ethnicity automatically makes her a Muslim subject to Shari'a law. In order to make her 1990 conversion to Christianity legal, she needed permission from the Shari'a courts, which consider a renunciation of Islam a major offense. But, since she is still classified as a Muslim by the state, Joy was not allowed to have her case heard by the civil courts. Her six-year-long campaign to convince the civil system to legalize her conversion failed, prompting her appeal to the Federal Court, after the Court of Appeal rejected her claim in September 2005.

On Wednesday, the Court announced that it had no jurisdiction over the case since it was under the purview of Shari'a law, effectively punting on any attempt to clear up the gray space that exists between Malaysia's two legal systems. The ruling was greeted by shouts of "God is great!" from many in the assembled crowd outside the Palace of Justice in Kuala Lumpur. More secular observers were far less jubilant. "I see this case not just as a question of religious preference but one of a potential dismantling of Malaysia's ... multi-ethnic, multi-religious [character]," warned Malik Imtiaz Sarwar, a member of Joy's legal team, before the decision was announced.

The Joy verdict, which will likely become a precedent for several other pending conversion cases, is seen by many in Malaysia as evidence of how religious politics are cleaving the nation, with a creeping Islamization undermining the rights of both non-Muslims and more moderate adherents to Islam. Last November, at a party conference for the Muslim-dominated United Malays National Organization ruling party, one delegate vowed he would be willing to "bathe in blood" to defend his ethnicity — and, by extension, his religion. In several Malaysian states, forsaking Islam is a crime punishable by prison time.

Earlier this week, Malaysian Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi, who in December acknowledged that race relations in his homeland were "fragile," hosted the World Islamic Economic Forum in Kuala Lumpur. In an era where Islam is so often partnered with extremism and autocratic governance, Malaysia was held up at the annual conference as a model of a moderate Muslim nation committed to safeguarding the rights of its diverse population. But the Federal Court's verdict on Joy's case, which represented her last legal recourse, may undercut that reputation. After all, is it complete religious freedom if a 42-year-old woman isn't allowed to follow the faith of her choosing?

Malaysia's Trial of the Century

2007-12-18T10:48:00.000+07:00

Menguak Skandal Seks Seorang Petinggi Malaysia

Takut skandal seksnya terungkap. Seorang petinggi Malaysia tega membunuh model asal Mongolia. Altantuya Shaariibuu tewas setelah ditembak dua kali di bagian kepala. Kemudian untuk menghilangkan jejak, mayatnya diledakkan dengan C4, dan potongan tubuhnya ditemukan di kawasan hutan di distrik Shah Alam, November 2006. Ikuti kisahnya yang di tulis oleh Time dan Kompas

Foto: Malaysian political analyst Abdul Razak Baginda is escorted to the courthouse in Shah Alam outside Kuala Lumpur, Malaysia, June 4, 2007.Ahmad Yusni / EPA

Malaysia's Trial of the Century
By Hannah Beech
Time: 16 Juli 2007, page 32

A Mongolian part-time model whose naked body was allegedly blown up by military-grade explosives. A former political advisor to Malaysia's Deputy Prime Minister charged with abetting the murder of his ex-lover. Two government security agents whom the prosecution alleges carried out the killing of the 28-year-old Mongolian woman. A loyal wife who, despite allegations of her husband's involvement in the plot, has worn a T-shirt to the murder trial that says "Mrs. Abdul Razak Baginda" on the front, "and proud of it" on the back. Welcome to what may be the most sensational case in an Asian courtroom today.

Malaysia, a tidy Southeast Asian nation that is often held up as a model of a Muslim-majority democracy, doesn't usually play host to a murder trial that seems better suited to an episode of The Sopranos. But the political implications of the death of model-turned-interpreter Altantuya Shaariibuu last October have riveted this country of 25 million, leading some to doubt the succession hopes of the current Deputy Prime Minister. For others, the trial, which opened on June 18, will serve as a bellwether of the integrity of Malaysia's legal system and its burgeoning press. Last fall, several local journalists were detained after covering the case but were later released. Since then, the local newspapers have reported the minutiae of the case in increasingly scandalous detail.

The story begins in 2004 when a polished Malaysian think-tank director named Abdul Razak Baginda met the comely Shaariibuu at a gala in Hong Kong. A married father, Abdul Razak, now 47, had been educated in Britain and had written several books on Malaysia's political economy. He and Shaariibuu began a romantic relationship, meeting up for secret liaisons across Asia. Eight months later, Abdul Razak broke off the affair, according to the prosecution and a court affidavit filed by him. Abdul Razak alleges that Shaariibuu then began blackmailing him, presumably threatening to make their relationship public if he did not pay up.

By the spring of 2006, however, Abdul Razak says he stopped sending money. Shaaribuu traveled to the Malaysian capital Kuala Lumpur in October 2006. In the affidavit, Razak says that after the Mongolian showed up in town, he confided in a high-level security officer who worked for Deputy Prime Minister Najib Razak. Then, on October 19, according to Razak's affidavit, the think-tank head called a police officer associated with a high-level unit that provided security for top Malaysian leaders to tell him that Shaariibuu was standing outside the gate of his house, a car with three police agents pulled up and took the Mongolian woman away. Several witnesses saw Shaariibuu entering the vehicle. That was the last Abdul Razak says he ever saw of his former paramour.

Abdul Razak, who was later charged with abetting murder, has pleaded not guilty. For their part the two policemen charged with carrying out the murder have also pleaded not guilty. Shaariibuu's burned remains were found in a jungle outside Kuala Lumpur on November 6. All three could face the death penalty if convicted.

Widespread scrutiny of Malaysia's court system arose nearly a decade ago when former Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim was convicted of sodomy and abuse of power, a ruling condemned by human-rights groups. Already, hints of legal impropriety have stained this case. The original lead prosecutor was removed from his position after it became known that he often played badminton with the presiding judge.

There has been press speculation in Malaysia and abroad that the case may affect Deputy Prime Minister Najib Razak, a friend and associate of Abdul Razak. That is not yet clear. Heir-apparent Najib has denied any involvement in the case, and no evidence whatsoever has emerged linking him with the woman's death. Malaysian Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi has promised that politics will not influence the outcome of the trial. But any link to such a lurid murder can't be good news for Malaysia's ruling party. The case will likely continue over the next couple months, just as the southeast Asian nation celebrates 50 years of independence. With local newspapers covering the case with unprecedented enthusiasm, Malaysians can look forward to a most salacious summer.

***

Skandal. WANITA YANG HEBOHKAN MALAYSIA
KOMPAS - Rabu, 06 Jun 2007

Malaysia kembali dihebohkan dengan sidang pengadilan yang melibatkan figur politik terkemuka. Pengadilan itu bisa menjadi lebih dari sekadar sidang kasus pembunuhan biasa karena aroma politik yang kental.

Sidang kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan Mongolia, Altantuya Shaariibuu (28), yang diduga dilakukan Abdul Razak Baginda (47), orang dekat Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, seharusnya dimulai hari Senin (4/6) lalu. Namun, sidang itu ditunda hingga 18 Juni karena mendadak hakim mengganti tim jaksa penuntut
umum.

Oposisi di Malaysia langsung mengecam penundaan sidang dan mengatakan langkah itu sarat motif politik. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik Lim Guan Eng, penundaan itu mencerminkan kurangnya profesionalisme dan sikap tidak hormat kepada pengadilan.

Sidang kasus pembunuhan itu merupakan sidang paling sensasional setelah persidangan mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hampir 10 tahun lalu. Proses pengadilan soal isu ini sangat ditunggu-tunggu rakyat Malaysia.

Dalam laporan yang diturunkan International Herald Tribune, 1 Juni lalu, rakyat Malaysia berharap pertanyaan mendasar tetapi penting bisa terjawab, yaitu siapa yang berada di balik pembunuhan Shaariibuu dan mengapa pembunuhan itu terjadi?

Seperti halnya sidang Anwar, pembunuhan Shaariibuu mencuatkan isu soal transparansi, kredibilitas pengadilan, dan praktik kerja kepolisian Malaysia.

Dibunuh penerjemah
Sejak potongan mayatnya ditemukan di kawasan hutan di luar kota Kuala Lumpur, November 2006, pembunuhan misterius Shaariibuu, seorang model paruh waktu asal Mongolia, telah menarik perhatian elite politik Malaysia. Tidak lain karena jaksa penuntut umum mengatakan dia dibunuh atas perintah orang kedua paling berkuasa di Malaysia.

Shaariibuu, yang diakui sebagai kekasih Baginda, tewas setelah ditembak dua kali di kepala, Oktober 2006. Mayatnya kemudian diledakkan dengan bahan peledak. Baginda, yang merupakan anggota Pusat Penelitian Strategis Malaysia, dan dua pengawal pribadi, Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar, yang merupakan anggota unit elite pengawal pejabat tinggi, dituduh melakukan pembunuhan itu.

Masyarakat Malaysia berspekulasi apakah pembunuhan itu akibat pertengkaran antarkekasih belaka, atau bagian dari praktik terselubung yang melibatkan pejabat tingkat tinggi.

Terkait pembelian kapal
Pengacara Zulkifli Noordin, yang mewakili Hadri, mengatakan, akan menyelidiki peran Shaariibuu dalam pembelian kapal selam Perancis pada 2002. "Dia (Shaariibuu) mungkin terlibat sebagai penerjemah dalam perjanjian senjata antara perusahaan Perancis dengan Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Di luar ruang sidang, sejumlah analis mengatakan, kasus dan persidangan itu menjadi ajang perebutan jabatan politik penting di Malaysia. Tampaknya, kasus itu menyalakan kembali api persaingan antara Najib dan Anwar untuk memperebutkan jabatan PM Malaysia.

Anwar mendesak penyelidikan lebih dalam mengenai pembelian kapal selam Perancis. Ia juga menyerukan agar sidang dan penyelidikan berjalan adil. "Kasus ini merupakan kasus internasional dan tidak hanya soal pembunuhan Altantuya, tetapi juga pertaruhan sistem pengadilan," kata Anwar.(ap/afp/fro)

***

OPOSISI MALAYSIA TUNTUT PENJELASAN DARI WAKIL PM
Model Mongolia Pernah Makan Bareng Najib Razak
Sumber: Rabu, 11 Jul 2007 Halaman: 9 Penulis: fro Ukuran: 4057

Kuala Lumpur, Selasa
Anggota partai oposisi Malaysia meminta Wakil Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan model Mongolia, Altantuya Shaariibuu, 19 Oktober 2006. Razak dekat dengan penasihat politik Abdul Razak Baginda, salah satu tersangka pembunuhan.

Belum lama ini, Kepala Bidang Informasi Partai Keadilan Rakyat Tian Chua memasang sebuah foto Razak yang tengah duduk bersama Baginda dan Altantuya di blog pribadinya. Chua mengakui foto itu telah direkayasa, tetapi dia tidak bersedia meminta maaf dan tak mau mencabut foto tersebut.

"Foto ini memang hanya imajinasi saya. Maksudnya memang untuk memaksa Najib menjelaskan keterkaitannya dalam kasus pembunuhan. Saya tidak akan mencabut foto itu atau meminta maaf," kata Chua, Selasa (10/7).

Foto tersebut muncul di blog Chua pada 2 Juli setelah keponakan Altantuya, Burmaa Oyunchimeg, bersaksi bahwa dia pernah melihat foto Altantuya makan bersama Baginda dan "seorang pejabat Pemerintah Malaysia".

Burmaa tidak mengidentifikasi pejabat itu sebagai Razak, tetapi dia mengatakan, Altantuya pernah memberitahunya bahwa pejabat itu bernama Najib Razak.

Razak membantah keras keterlibatan apa pun dalam kasus tersebut. Karena itu, Chua mengatakan akan terus melanjutkan aksinya di internet. "Saya ingin otoritas menangani kasus ini secara transparan dan Najib harus mengakui hubungannya dengan Altantuya," ujarnya.

Jaksa penuntut mengatakan, Baginda merencanakan pembunuhan Altantuya dan memerintahkan dua anggota Unit Tindakan Khusus (UTK) Kepolisian Malaysia, Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar, untuk membunuh model tersebut. Diduga, Altantuya dibunuh terkait perannya dalam pembelian kapal selam Perancis tahun 2002 antara perusahaan Perancis dan Kementerian Pertahanan yang diisukan terkait dengan suap-menyuap. Altantuya berperan sebagai penerjemah dalam perjanjian tersebut karena kemampuannya berbahasa Perancis.

Altantuya tewas setelah ditembak dua kali di bagian kepala. Mayatnya kemudian diledakkan dan potongan tubuhnya ditemukan di kawasan hutan di distrik Shah Alam, November 2006.

Ditolak
Pengadilan Malaysia, Rabu, menolak pengakuan Sirul, salah satu tersangka, karena dibuat di bawah paksaan Mastor Mohamad Ariff, Wakil Komandan UTK. Pengakuan itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan.

"Berdasarkan fakta dalam kasus ini, tampak jelas adanya paksaan dalam upaya mendapatkan pengakuan," kata Hakim Mohammed Zaki Mohammed Yasin. "Karena itu, pengadilan memutuskan bahwa pengakuan itu tidak dibuat secara sukarela. Oleh karena itu, pengakuan ini tidak akan diterima sebagai bukti di pengadilan," ujarnya.

Pengacara Sirul, Kamarul Hisham Kamaruddin, mengatakan, pengakuan Sirul dibuat dalam situasi penuh tekanan sehingga tidak bisa digunakan sebagai buktiapa pun. "Sirul berada dalam kondisi sangat kebingungan akibat kegelisahan mental yang berat," kata Kamarul.

Dia menambahkan, Mastor mengintimidasi Sirul untuk membuat pengakuan tersebut. "Sirul benar-benar sedang kebingungan," kata Kamarul.

Dalam kesaksian di pengadilan, Mastor menuturkan, dia diperintahkan untuk menjemput Sirul dari Pakistan, di mana dia ditugasi untuk mengawal PM Abdullah Ahmad Badawi. Dia duduk di sebelah Sirul selama penerbangan dari Pakistan ke Malaysia dan memberi tahu bahwa Azilah telah mengakui pembunuhan.

"Saya mengatakan kepada Sirul bahwa kasus itu telah diketahui publik dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Dia tampak gugup dan gemetar," ujar Mastor.

Namun, Sirul bersaksi bahwa Mastor berulang kali menanyai dia tentang tuduhan pembunuhan itu dan suara Mastor terdengar menakutkan. Pembunuhan Altantuya dinilai berbagai pihak sarat kepentingan politik. Pengadilan kasus tersebut juga dilihat sebagai ujian bagi transparansi sistem pengadilan Malaysia.(afp/fro)

Detention Without Trial

2007-12-15T09:05:00.000+07:00

The Internal Security Act (ISA), which allows for detention without trial, is unpalatable to most Malaysians
The Jakarta Post, 14 December 2007

Lagi, Korban Internal Security Act

2007-12-15T08:43:00.000+07:00

Di Malaysia, dengan Internal Security Act (ISA), seseorang bisa ditahan dalam jangka waktu tidak terbatas tanpa pengadilan.
Sumber: Kompas, Jumat, 14 Desember 2007

Malaysia Gunakan ISA
Lima Aktivis Etnis India Akhirnya Ditangkap

Kuala Lumpur, Kamis - Otoritas Malaysia, Kamis (13/12), menangkap lima pengacara etnis India dari kelompok Kekuatan Aksi Hak-hak Hindu. Penangkapan didasarkan pada Undang-Undang Keamanan Internal atau ISA. Dengan ISA, seseorang bisa ditahan dalam jangka waktu tidak terbatas tanpa pengadilan.

Seorang anggota Kekuatan Aksi Hak-hak Hindu (Hindraf), S Jayathas, mengatakan bahwa lima aktivis Hindraf, yaitu P Uthayakumar, M Manoharan, R Kenghadharan, V Ganabatirau, dan T Vasanthakumar, ditangkap tanpa surat perintah penangkapan, tetapi sah di bawah ISA. Kelima orang itu adalah organisator protes 8.000 etnis India di Malaysia, 25 November.

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebelumnya menyatakan tidak akan ragu-ragu menggunakan ISA untuk menjamin stabilitas nasional. Penggunaan ISA kemarin merupakan yang pertama kali sejak 2001 saat enam anggota oposisi ditangkap semasa pemerintahan PM Mahathir Mohammad menyusul penahanan Wakil PM Anwar Ibrahim.

Sejarah konflik antar-etnis di Malaysia menyebabkan protes warga etnis India, meskipun damai, menimbulkan ketakutan mendalam di kalangan pemerintah dan rakyat biasa.

Tahun 2001, lima orang tewas dan 37 orang cedera dalam kerusuhan antara etnis Melayu dan India setelah seorang warga etnis India menendang kursi di sebuah acara perkawinan warga etnis Melayu. Tahun 1969 pernah juga terjadi kerusuhan antara etnis Melayu dan China yang menyebabkan ratusan orang tewas.

Sebuah sumber di Unit Khusus, Intelijen Kepolisian, mengatakan, protes Hindraf dan tudingan pembersihan etnis oleh pemerintahan yang didominasi etnis Melayu memicu kemarahan warga etnis Melayu. "Ini adalah negara multiras dan hanya perlu hal kecil untuk merusak keseimbangannya," ujar sumber yang menolak disebutkan namanya.

Kelompok oposisi menuding pemerintah menggunakan alasan kekerasan rasial untuk meredam protes damai. Polisi dianggap memberlakukan larangan atas semua bentuk protes antipemerintah tanpa memedulikan isu yang dipersoalkan.

"Kami mengecam penangkapan. Ini hanyalah usaha yang sia-sia. Jika pemerintah memiliki buktinya, seharusnya pemerintah mendakwa mereka di pengadilan terbuka," kata Lim Guan Eng, Ketua Partai Aksi Demokratik (kubu oposisi). "Kami mendesak pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi nasional, bukan konfrontasi dengan warga Malaysia yang terpinggirkan dan terbuang," ujarnya.

Syed Ibrahim Syed Noh, aktivis HAM Malaysia, mengkritik penangkapan itu. "Anda tak pernah bisa membenarkan ISA. Kami khawatir terhadap nasib mereka yang ditangkap karena begitu banyak laporan penyiksaan oleh polisi dalam kasus ISA," katanya.

Kemunduran

Penangkapan lima aktivis Hindraf tidak menyurutkan semangat warga etnis India. "Perjuangan ini akan terus maju. Kami memiliki banyak pemimpin dan kami tidak akan mundur untuk membela hak-hak warga etnis India," kata Jayathas.

Dengan menggunakan ISA untuk menangkap para aktivis yang terlibat protes, Malaysia dinilai mengalami kemunduran. "Penggunaan ISA sama sekali tidak bisa dibenarkan. Penahanan tanpa pengadilan adalah kemunduran menuju hari gelap hak asasi manusia dan akan menghancurkan citra dan reputasi internasional Malaysia," kata Lim Kit Siang, salah seorang pemimpin oposisi.

Di bawah ISA, Pemerintah Malaysia juga menahan lebih dari 100 orang, termasuk 80 orang yang diduga anggota kelompok Islam garis keras pada tahun 2001 dan 2002. Kelompok HAM terus berkampanye agar ISA dihapuskan. (ap/afp/reuters/fro)

Malingsia Bandar Dadah / Narkoba

2007-12-15T02:47:00.000+07:00

Orang Malaysia kian gencar mengobok-obok bangsa ini. Mulai aksi hipnotis, teror bom, penistaan dan penganiayaan, kejahatan narkoba, sampai pencaplokan budaya
Sumber: Gatra, 13 Desember 2007

Skandal Seks Petinggi Malaysia

2007-12-15T01:45:00.000+07:00

Pembunuhan Altantuya Shaaribuu model asal Mongolia
Sumber: Wikipedia

Altantuya dilahirkan pada 1978,dari ayah Shaaribuu Setev, seorang profesor psikologi, dan ibunya Sh Altantsetseg. Mereka membesarkannya bersama saudara perempuannya sementara mereka bekerja di Rusia; di sini pula Altantuya memulai pendidikan kelas 1 sekolah dasarnya. Ia fasih berbahasa Mongolia, Rusia, Perancis dan Inggris.

Altantuya pindah kembali ke Mongolia pada 1990 dan beberapa tahun kemudian menikah dengan seorang penyanyi tekno Mongolia bernama Maadai. Mereka memperoleh seorang anak pada 1996 tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian dan anaknya kemudian tinggal bersama orangtua Altantuya.

Meskipun berpendidikan sebagai guru, Altantuya pindah sebentar ke Perancis dan di sana ia masuk ke sekolah model, lalu kembali ke Mongolia. Ia hanya menjadi model paruh waktu; di samping itu ia membuka bisnis perjalanan di Mongolia, meskipun tidak berjalan dengan baik.

Altantuya menikah kembali dan memperoleh seorang anak lagi pada 2003 namun pernikahan kedua ini pun juga berakhir dengan perceraian. Anaknya yang kedua pun tinggal bersama orangtua Altantuya.

Pembunuhan
Ia pindah ke Hong Kong pada 2005 dan membuka bisnis yang lain. Di situlah ia bertemu dengan Abdul Razak Baginda, seorang analis pertahanan dari tangki pemikiran Pusat Penelitian Strategis Malaysia dan menjalin hubungan dengannya.

Setelah tiba di Kuala Lumpur bersama sepupunya dan seorang temannya pada Oktober 2006 untuk menjalin kembali hubungannya dengan Baginda, ia pindah ke rumah Baginda, namun diculik dan dibawa pergi. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa ia ditembak dua kali dan diledakkan dengan bahan peledak C4. Ketika tubuhnya ditemukan, ia hanya dapat diidentifikasikan melalui uji DNA atas potongan-potongan tulangnya.

Baginda dan tiga anggota kepolisian ditahan selama penyelidikan pembunuhan ini. Dua orang lainnya yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan ini adalah Inspektur Kepala Azilah Hadri, 30 dan Kopral Sirul Azhar Umar, 35, manakala seorang lagi anggota polisi dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah anggota pasukan elit Pasukan Gerakan Khas A (Unit Tindakan Khas) (Unit Pasukan Khusus Polis Diraja Malaysia) dan keduanya ditempatkan di kantor Wakil Perdana Menteri, yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan pada waktu pembunuhan itu terjadi.

Kepastian tentang huubungan (yang diakui oleh Baginda di Pengadilan) dan rincian-rincian yang pasti tentang pembunuhannya masih dalam penyelidikan. Kaerna penggunaan bahan peledak C4 (sangat jarang digunakan untuk kasus pembunuhan di Malaysia dan barangkali juga di seluruh dunia), kenyataan bahwa pihak-pihak yang dicurigai adalah polisi dan karier Baginda dapat terkait dengan kontrak-kontrak pertahanan - semuanya menimbulkan alasan-alasan kuat untuk spekulasi tentang adanya persekongkolan di balik semua ini.

Dalam memuat laporan tentang pembunuhannya di Selangor, Malaysia, foto Altantuya keliru dimuat dengan foto-foto penyanyi Korea Selatan, U;Nee, karena mereka sangat mirip. Foto-foto yang belakangan dinyatakan sebagai foto-foto U;Nee beredar dalam tabloid-tabloid di Malaysia dan Singapura, yang disebut sebagai foto-foto Altantuya.

Pengadilan kasus ini baru akan diadakan pada Maret 2008. Banyak orang Malaysia yakin bahwa ini dimaksudkan untuk melindungi politikus tertentu (Datuk Seri Najib Tun Razak) pada pemilihan umum mendatang.

Hantu HAM bernama ISA (Internal Security Act)

2007-12-13T22:39:00.001+07:00

BOOK

Malaysia 45 Years Under ISA.
Author: Koh Swe Yong
Publisher: SIRD
Year: 2004
Detention Without Trial

Malaysia 45 Years Under ISA: Detention Without Trial is translated but updated from Malaysia: 40 Years under the ISA, which was originally written in Chinese. It was authored by Koh Swe Yong who was a nine-year ISA detainee himself from 1976 to 1985..."The purpose of publishing the series is to record the struggles of the people so that such struggles fought will not be lost and forgotten with passing time, and the facts which have been intentionally twisted will be uncovered and known by all, now and future..."

U.S. ask Malaysia to allow freedom of expression

2007-12-12T22:49:00.000+07:00

U.S. ask Malaysia to allow freedom of expression

Sumber: The Jakarta Post, Wednesday 12, 2007

US asks Malaysia to allow freedom of expressionWASHINGTON (AFP) - The United States on Monday called on Malaysia to allow freedom of expression and assembly as the government of Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi widened its crackdown on dissent.

"We have repeatedly raised with Malaysian authorities our belief that citizens of any country should be allowed to peacefully assemble and express their views," department spokeswoman Nancy Beck told AFP.

"We also stated in our annual human rights report our belief that the Malaysian government places significant restrictions on the right to assemble peacefully," she said.

Police permits are required under Malaysia law for public assemblies, defined as a gathering of five or more persons, but the State Department's rights report says senior police officials and political leaders influenced decisions on granting or denying some permits.

It said "a more restrictive policy" was applied with government critics, opposition parties, and human rights activists.

Beck's remarks on Monday came after Kuala Lumpur widened a crackdown on dissent following two mass rallies last month, with three legal actions taken Monday that rights groups and opposition leaders condemned as anti-democratic.

Ahead of elections, dozens of Malaysian government critics have been rounded up and now face trial on counts including attempted murder and sedition.

Abdullah has threatened to invoke draconian internal security laws that allow detention without trial, citing past racial violence in the multicultural nation dominated by Muslim Malays as reason for restricting street protests.

"If the choice is between public safety and public freedom, I do not hesitate to say here that public safety will always win," he said in Kuala Lumpur on Monday.

The United States often hails Malaysia as a moderate Muslim democracy but the image took a knock when a series of indiscriminate destruction of Hindu temples were highlighted by some groups recently.

A US Congress-appointed commission expressed concern last week at the destruction of the temples and other alleged discrimination faced by religious minorities in Malaysia, one of Southeast Asia's more developed economies.

The United States Commission on International Religious Freedom also urged the administration of President George W. Bush to raise the matter with Kuala Lumpur and "insist that immediate measures be taken to protect sacred sites and prevent further destruction."

The government, which cracked down on two mass rallies last month, took three separate legal actions Monday that rights groups and opposition leaders condemned as anti-democratic.

Among them was a revival of sedition charges against three leaders of ethnic Indian rights group Hindraf, which organised a November anti-discrimination protest that drew 8,000 people. The court had earlier allowed them to walk free on the charges, which carry a penalty of three years in jail.

Lawyers and their supporters were also charged in connection with a human rights march that they mounted in Kuala Lumpur on Sunday which was broken up by police.

Another prominent lawyer, Edmund Bon, was also charged with obstructing a city official who tried to remove protest banners from Malaysia's Bar Council building.

Twelve opposition figures were rounded up over the weekend in connection with an electoral reform rally last month which drew nearly 30,000 people who police dispersed with tear gas and water cannons.

Malaysia Makin Represif

2007-12-12T22:17:00.000+07:00

Malaysia Makin Represif
Sumber: Koran Sindo, Rabu, 12 Desember 2007

KUALA LUMPUR (SINDO) – Pemerintah Malaysia dinilai semakin represif dan tidak bisa mengendalikan diri menghadapi protes dan unjuk rasa yang bertubi-tubi dari kalangan oposisi. Kemarin,pihak berwenang Malaysia menangkapi belasan tokoh oposisi dan aktivis hak asasi manusia (HAM).

Puncaknya, petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, sempat menahan mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim selama satu jam. Selain tokoh oposisi berpengaruh di Malaysia itu, pemerintah juga menangkap sedikitnya 20 demonstran yang tidak mengindahkan larangan menyerahkan petisi ke parlemen. Insiden ini merupakan langkah tegas terbaru yang diambil Pemerintah Malaysia dalam menghadapi serangkaian aksi turun ke jalan yang mengundang puluhan ribu demonstran baru-baru ini.

Insiden kemarin terjadi berselang sehari setelah Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dengan tegas menyatakan lebih memilih mengorbankan kebebasan berpendapat demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Dia pun membenarkan penangkapan puluhan orang yang dituduh berupaya melakukan pembunuhan dan penghasutan. Anwar yang baru tiba dari Turki mengklaim ditahan selama satu jam dan disebut termasuk dalam ”daftar tersangka”. ”Dengan dalih menjaga keamanan publik, selama tiga hari belakangan pihak berwenang meningkatkan taktik represif mereka terhadap rakyat Malaysia dan menangkapi tokoh oposisi dan pemimpin HAM,”tandasnya.

”Saya ditahan di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Pegawai Imigrasi menyebut nama saya masuk dalam blacklist. Tidak ada penjelasan tambahan lagi. Setelah itu paspor saya dikembalikan, kemudian saya tinggalkan Bandara,” imbuh Anwar, penasihat Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia. Sebelumnya Pemerintah Malaysia pernah memperingatkan akan memberlakukan hukum keamanan nasional (internal security act/ISA).Berdasarkan ISA, pemerintah memberi wewenang kepada aparat untuk menahan tersangka tanpa proses pengadilan terlebih dulu.

”Taktik represif ini merupakan pertanda bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Badawi di Malaysia sudah mencapai titik akhirnya,” tandas Anwar. Juru bicara pihak Imigrasi mengaku tidak tahu menahu mengenai penahanan Anwar di bandara. Namun, nama-nama daftar hitam biasanya disediakan pihak kepolisian.

Petisi Oposisi
Sementara itu, pejabat PKR mengatakan penangkapan terhadap Anwar terkait dengan keterlibatannya dalam gerakan reformasi pemilu Bersih. Gerakan Bersih menggelar aksi unjuk rasa massal 10 November lalu dan dilanjutkan dengan upaya pengajuan petisi ke parlemen kemarin. Lebih dari 400 polisi menjaga gedung parlemen untuk menghalangi pengunjuk rasa bergerak ke sana. Para demonstran dipaksa berjalan kaki setelah seluruh jalan menuju ke gedung parlemen diblokade.

Ini menyebabkan kemacetan lalu lintas luar biasa di Kuala Lumpur. Polisi mengatakan telah menangkap 20 orang, termasuk beberapa anggota PKR dan partai Islam PAS. ”Kami tidak ingin aksi ini bertambah besar. Kami menangkap pengunjuk rasa ketika mereka tiba di sini untuk menghindari terjadinya pergumulan atau bentrokan,” ujar Sofian Yasin, asisten komisioner kepolisian. Pohon-pohon yang berjajar di pinggir jalan ditempeli selebaran yang berisi perintah pengadilan yang melarang pengunjuk rasa mendekati gedung parlemen.

Pi- hak berwenang menyebut aksi protes kemarin sebagai aksi ilegal.Hukum Malaysia melarang unjuk rasa di depan publik lebih dari empat orang tanpa izin dari kepolisian. ”Kami ditangkap tanpa alasan jelas. Padahal tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan,tidak ada sama sekali,” kata Hatta Ramli, pejabat partai oposisi Partai Pan- Malaysian Islamic. Petisi yang menentang amendemen konstitusi usulan pemerintah akhirnya diberikan kepada anggota oposisi di parlemen dan nantinya diberikan kepada ketua parlemen. Petisi ini mendesak agar anggota parlemen menolak usulan amendemen yang akan memperpanjang usia pensiun pejabat Komisi Pemilu. Jika disetujui, amendemen ini bisa memperpanjang masa tugas Ketua Komisi Pemilu Abdul Rashid Abdul Rahman.

”Abdul Rashid, yang selama menjabat terus memanipulasi dan menyelewengkan pemilu, tidak cocok duduk sebagai ketua komisi dan harus turun secepatnya,” bunyi petisi tersebut. Amerika Serikat (AS) kemarin mendesak Malaysia agar menghormati kebebasan berpendapat dan berkumpul. Desakan itu tepat pada saat pemerintahan Badawi mempertegas sikapnya terhadap kubu oposisi dan penentangnya. ”Kami berulang kali menyatakan pedoman kami, warga negara di manapun harus diperbolehkan berkumpul dan menyatakan pendapat secara baik-baik,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Nancy Beck.

Dia mengungkapkan, dalam laporan HAM tahunannya, Pemerintah Malaysia memberlakukan pembatasan yang signifikan terhadap hak berkumpul. Dalam laporan HAM AS, pejabat senior kepolisian dan pemimpin politik memengaruhi keputusan dalam pemberian izin atau penolakan pengajuan izin kepolisian. Pihak-pihak yang dikenai kebijakan lebih ketat terkait izin ini adalah partai-partai oposisi, kelompok pengkritik pemerintah, dan aktivis HAM. AS kerap memandang Malaysia sebagai negara muslim moderat yang menjunjung tinggi demokrasi. Namun, serangkaian penghancuran tempat-tempat peribadatan Hindu di sana baru-baru ini banyak disoroti kelompok HAM.

Badawi Terancam
Pengamat Internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Bantarto Bandoro menilai citra Anwar Ibrahim di mata masyarakat Malaysia sebagai penegak demokrasi dan tokoh oposisi paling disegani masih melekat kuat. ”Anwar masih menjadi tokoh oposan penting di sana. Sehingga apa pun gerakan yang dilakukannya selalu dimonitor pemerintahan Badawi,” katanya kepada SINDO tadi malam. Menurut Bantarto, hal itu tentunya mengancam eksistensi pemerintahan Badawi.Tak heran bila Badawi berusaha mencari cara bagaimana membungkam Anwar, termasuk dengan penangkapan itu.

Tetapi manuver yang dilakukan Badawi justru memperburuk imej pemerintahannya. Sementara itu, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri (Deplu) Teguh Wardoyo mengatakan, Deplu belum mendapatkan informasi tentang WNI yang ikut dalam demonstrasi besar-besaran di Malaysia.Pihaknya juga belum mendapat informasi adanya WNI yang ditahan maupun berhubungan langsung dengan demonstrasi tersebut. ”Saya berdoa semoga WNI di sana aman-aman saja.Lagipula,WNI kita di sana terbagi dua, yakni kalangan pendidikan dan pekerja. Artinya, saya tidak melihat potensi mereka ikut demonstrasi itu,”terangnya. Namun,kata Teguh,Deplu akan terus memantau, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, perkembangan politik di sana. Pemantauan ini mengantisipasi kejadian demonstrasi besar yang bisa menimbulkan ekses politik signifikan. (AFP/AP/Rtr/tri subhki r/susi/rendra hanggara)

Pemimpin UMNO Pengecut

2007-12-11T20:21:00.000+07:00

950 racial clashes reported

2007-12-11T20:11:00.000+07:00

Singapura Kritik Perlakuan Rasis Malaysia

2007-12-11T15:15:00.000+07:00

Singapura Kritik Perlakuan Rasis Malaysia
Sumber: Kompas, 12 Oktober 2007

Singapura, Kamis - Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, Kamis (11/10), mengkritik kebijakan Pemerintah Malaysia yang diskriminatif terhadap etnis minoritas.

Pernyataan itu disampaikan Lee ketika etnis minoritas China dan India di Malaysia mulai berani mengeluhkan kebijakan Pemerintah Malaysia yang selalu mengistimewakan etnis Melayu.

Sebagai catatan, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan pro-Melayu di hampir semua bidang sejak tahun 1972 dengan tujuan mengatasi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan China. Sejak saat itu, orang-orang Melayu mendapat hak khusus untuk menduduki posisi strategis di perusahaan-perusahaan. Etnis Melayu juga diberi peluang untuk memiliki 30 persen saham perusahaan yang tercatat di bursa. Kebijakan tersebut, kini, mulai digugat etnis minoritas.

Lee mengatakan, jika Malaysia memperlakukan etnis minoritas China dan India secara lebih baik dan bersedia menjalankan prinsip meritokrasi, Singapura tidak keberatan untuk bergabung lagi dengan Malaysia.

"Jika mereka (Malaysia) mendidik etnis China dan India, memanfaatkan mereka dan memperlakukan mereka sebagai warga negara, mereka (Malaysia) akan menyamai kami, bahkan, bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan kami. (Jika itu terjadi), kami akan dengan senang hati bergabung lagi bersama mereka," ujar Lee kepada dua akademisi dari University of California’s Los Angeles Media Center dan University of Southern California’s Annenberg Center.

Singapura berpisah dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Sebelumnya, kedua negara menggabungkan diri, tetapi kebijakan itu tidak berumur panjang. Saat itu, ada kekhawatiran partai yang didominasi etnis China pimpinan Lee akan memengaruhi politik di Malaysia yang didominasi etnis Melayu. (AP/REUTERS/BSW/sut)

Partai UMNO rasis dan korup

2007-12-11T15:14:00.000+07:00

MEMOAR LEE MENYULUT KEMARAHAN MALAYSIA
Sumber: Kompas - Sabtu, 19 Sep 1998 Halaman: 16

Untuk ukuran Melayu, memoar mantan PM Singapura dan Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew, barangkali terlalu terus terang. Di dalamnya tidak hanya memaparkan pengalaman masa mudanya, ketika ia belajar di Cambridge, terjun dalam politik sampai rincian soal-soal yang berkaitan dengan pemisahan Singapura-Malaysia.

Pada memoarnya yang menyangkut pengalamannya dengan Malaysia tahun 1963-1965 inilah yang membangkitkan kembali luka-luka lama. Banyak keturunan aktor-aktor politik Malaysia yang ditulis Lee itu masih hidup. Tidak mengherankan, gaya penulisannya yang blak-blakan itu menyulut lagi kemarahan para pemimpin Malaysia. Tidak kurang dari PM Malaysia Mahathir sejak awal pekan ini berkomentar, "Rakyat (Malaysia) tidak senang (dengan penerbitan buku itu)".

Lee menyebutkan tahun 1960-an partai berkuasa di Malaysia, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dilanda korupsi tingkat tinggi. Selain itu, Lee melukiskan Bapak Pendiri Malaysia Tunku Abdul Rahman secara tidak mengenakkan Malaysia.

Menurut Lee, UMNO menjadi pemicu kerusuhan rasial berdarah antara etnis Cina dan Melayu di Singapura tahun 1964. Kerusuhan terjadi ketika Lee dan kawan-kawannya sedang berusaha mengakhiri dominasi puak Melayu di arena politik Malaysia.

Sebagai kekuatan oposisi, Lee dan kawan-kawan menghendaki terbentuknya sebuah partai multirasial di Malaysia yang bisa mewakili kepentingan etnis Cina, India, Melayu, dan kelompok minoritas lainnya. "Penolakan terhadap hegemoni (puak) Melayu menjadi akar kerusuhan," tulis Lee dalam bukunya yang hari Jumat (18/9) dilaporkan 35.000 buku edisi pertama habis terjual dalam tempo dua jam.

Lee menjelaskan, untuk menekan pemerintahan aliansi di Kuala Lumpur, dia membentuk Dewan Koalisi hasil Konvensi Solidaritas Warga Malaysia yang beranggotakan para pemimpin negara bagian Singapura, Sabah, Sarawak, Penang, Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Kelompoknya menghendaki istilah resmi a Malaysian Malaysia, bukan Malay Malaysia. Perjuangan Dewan Koalisi gagal setelah pimpinan dan pendiri UMNO, mendiang Tunku Abdul Rahman, mendominasi panggung politik Malaysia.

***

TAHUN 1965 Tunku Abdul Rahman mengadakan pembicaraan dengan Lee dan menegaskan, Singapura harus berpisah dari Malaysia. Menurut Lee, dalam pertemuan tersebut Abdul Rahman mengingatkan, Singapura tak bisa lagi diterima sebagai bagian dari Malaysia. Kerusuhan akan makin memburuk bila Singapura tak dipisahkan dari Malaysia.

"Saya sedih sekali karena sebelumnya saya selalu yakin, kedua wilayah akan selalu bersatu. Selama 20 menit saya menjadi emosional sekali," tulis Lee. Setelah kerusuhan rasial berlangsung tahun 1963-1965, tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memproklamirkan diri sebagai negara sendiri.

Memoar Lee yang diluncurkan pertama kali Rabu lalu bersamaan dengan hari jadi Lee ke-75 itu, menimbulkan reaksi keras para pemimpin Malaysia. Meski dibantah keras berkaitan dengan penerbitan memoar Lee, Malaysia secara sepihak Kamis lalu menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer Singapura.

Mahathir mengatakan, pernyataan-pernyataan Lee sudah seringkali membuat hubungan baik Singapura-Malaysia yang seharusnya mudah, menjadi sulit. "Sudah sepantasnya para pemimpin (Malaysia) menghormati keinginan rakyatnya. Meski barangkali para pemimpin menghendaki hubungan baik (dengan Singapura), tapi kalau rakyat tidak?," tanyanya.

Ketika didesak apakah pemerintah Malaysia akan mengizinkan peredaran buku Lee di negerinya, Mahathir mengatakan: "Malaysia itu negara yang bebas, tapi ingat, memoar itu bisa membangkitkan kemarahan rakyat. Akan membuat rakyat sangat marah". (AFP/IHT/Rtr/win)

Sejarah Kelam Malaysia

2007-12-11T15:10:00.000+07:00

Manipulasi sejarah rasis di Malaysia melalui buku (Ada 3 buku yang berbeda versi tentang peristiwa 13 May 1969). Lebih jelas klik, http://pesanan-pesanan.blogspot.com/

AS Serukan Malaysia Izinkan Kebebasan Berdemo

2007-12-11T14:08:00.000+07:00

AS Serukan Malaysia Izinkan Kebebasan Berdemo
Sumber: Detik.com 11/12/2007 12:31 WIB

detikcom
Washington - Kepolisian Malaysia terus menangkapi para aktivis yang terlibat dalam aksi demo. Situasi ini tak luput dari perhatian pemerintah Amerika Serikat (AS). Pemerintah negeri adikuasa itu menyerukan pemerintah Malaysia untuk mengizinkan kebebasan berekspresi dan berkumpul. "Kami telah berulang kali membicarakan dengan otoritas Malaysia mengenai keyakinan kami bahwa warga negara manapun harusnya diizinkan berkumpul secara damai dan mengungkapkan pandangan mereka," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Nancy Beck kepada kantor berita AFP, Selasa (11/12/2007).

"Kami juga menyatakan keyakinan kami dalam laporan HAM tahunan kami, bahwa pemerintah Malaysia menetapkan batasanbatasan yang signifikan pada hak untuk berkumpul secara damai," tandas Beck. Sesuai UU Malaysia, izin polisi diwajibkan untuk setiap acara berkumpul di tempat publik, yang didefinisikan sebagai perkumpulan 5 orang atau lebih. Namun menurut laporan HAM Deplu AS, pemimpin politik dan pejabat-pejabat senior kepolisian bisa mempengaruhi keputusan pemberian atau penolakan izin berdemo. Kebijakan yang lebih ketat biasanya diberlakukan untuk partai oposisi, pengkritik pemerintah dan para aktivis HAM. ( ita / sss )

Malaysia Krisis Indentitas

2007-12-06T15:18:00.000+07:00

Malaysia's Identity Crisis

Time Asia, 10 Desember 2007, hal 28

By Hannah Beech/Kuala Lumpur

Racial and religius tensions are forcing Malaysia to grapple with a vexing question: What kind of country does it want to be?

Revathi Masoosai should be the perfect embodiment of Malaysia. Her ethnic Indian parents were both born in the ancient port of Malacca in 1957, the very year the colony of Malaya gained independence from the British. Her father was Christian, her mother came from a Hindu family, but they both officially converted to Islam, the religion practiced by Malaysia's majority Malays. Yet Revathi does not feel welcome in her ethnically and religiously diverse homeland. According to Malaysian law, Muslims can only marry other Muslims. Revathi, who was actually raised in the Hindu faith, had fallen in love with a Hindu man. But because of her parents' earlier conversion, she was deemed a Muslim and a judge refused to change her religious status. Revathi's marriage was never recognized by the state, nor was her daughter's birth. Earlier this year, an Islamic Shari'a court ordered her to spend six months at a Faith Rehabilitation Center, where she had to wear a Muslim headscarf and pray five times a day. "The constitution says there's freedom of religion in Malaysia, but I have not felt that freedom," says the 30-year-old homemaker. "How can they force me to believe something I do not believe? What has happened to my country?"

Malaysia commemorated 50 years of independence this past summer, but the celebratory pageantry masked an underlying identity crisis. In many ways, the country is a success story, the very model of a modern Asian nation. Buoyed by oil revenue, capital Kuala Lumpur bristles with skyscrapers and industrial parks, while a massive administrative capital called Putrajaya has risen from what were palm-oil plantations two decades ago. In September, Malaysia's first astronaut blasted into space, his flight mirroring the nation's ambitions. Poverty has been reduced from half the population at independence to just 5% today, as an affirmative-action policy created a prosperous Malay middle class that had never before existed. In Asia, only the nations of Singapore, Japan, South Korea and Brunei rank higher than Malaysia in the U.N.'s Human Development Index. Most impressively, while other multiethnic nations like Yugoslavia, Sri Lanka and Rwanda fractured into conflict, Malaysia has largely kept peace between groups that include Muslim Malays (about 50%); Buddhist and Christian Chinese (roughly 25%); Hindu, Sikh and Muslim Indians (less than 10%); and indigenous peoples, who abide by many faiths including animism (around 10%). "Our biggest achievement is that we have not only survived but we have progressed and thrived," Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi told TIME in a written statement in August.

Yet for all these accomplishments, Malaysia is suffering from midlife anxiety. Increasingly, the nation's diverse ethnicities live in parallel universes, all Malaysians, yes, but seldom coming together as they once did for meals or classroom discussions. Religion, too, has divided the nation, as some Malaysians assert that a conservative strain of Islam is causing a segment of the faith's worshippers to withdraw from a multicultural society. Malaysia's economy is being challenged by regional competitors, with many questioning the future of the affirmative-action scheme that has served as the country's financial bedrock. At the same time, a nation that once prided itself on its robust institutions is finding these foundations eroding. Little wonder, then, that up to a million Malaysians, mostly the white-collar talent needed to keep the economy humming, have simply abandoned the country since independence; by the government's own estimate, 70,000 Malaysians, the majority ethnic Chinese, have renounced their citizenship over the past two decades, although far more have emigrated without officially giving up their nationality. Many local companies are leaving, too, investing so much offshore that as much money now leaves Malaysia as is attracted to it. "There's no question we accomplished a lot over the past 50 years," says Ramon Navaratnam, president of the Malaysia office of Transparency International, the corruption watchdog. "But if we don't face up to [our] problems, we will not be able to sustain the same level of success over the next 50 years."

Minority Report
The man who must minister to Malaysia's malaise is Abdullah. When he was handpicked for power four years ago by longtime Prime Minister Mahathir Mohamad, Abdullah was dismissed as a political lightweight. But Abdullah surprised even his harshest critics. He vowed to combat corruption, liberalize the press and restore the reputation of a judiciary whose independence had been repeatedly questioned during the latter part of Mahathir's 22-year rule. To underscore Malaysia's commitment to economic efficiency, Abdullah initially scaled back several of Mahathir's prestige megaprojects, including a money-losing national auto company and a massive dam in Borneo. The son of a moderate Muslim cleric also brought a measure of spiritual authority to the ruling coalition, which had been fighting the rise of an Islamic-based political party that attracted Malay votes even as it alienated non-Malays. "The important thing is that everyone's rights are protected," Abdullah told TIME. "Malaysia is the country that it has become because of the contributions of all the different races and people that populate the country."

But honeymoons don't last forever. Abdullah will almost certainly win re-election in polls expected early next year, because of the well-oiled political machine of the governing National Front, which has dominated the country since independence. Yet the 68-year-old PM's tenure is dogged by the same ills — alleged graft, inefficiency, ethnic and religious rivalry — that he had promised to combat. Questions about Abdullah's leadership came to the fore earlier this year when his deputy, Najib Razak, stunned the country by defining Malaysia as an Islamic state, going so far as to say the country had never been secular. (The nation's constitution is unclear about the issue, stating both that Islam is the religion of the federation and that freedom of religion is guaranteed.) Abdullah told TIME, "We are not a secular state, but neither are we a theocracy." But such hedging seems unlikely to satisfy all constituencies. Liow Tiong Lai, the head of the youth wing of the Malaysian Chinese Association, part of the usually cohesive National Front coalition, asserted that Malaysia was indeed a secular nation. Bernard Giluk Dompok, a minister in Abdullah's Cabinet who is Christian, concurs. "If we define Malaysia as an Islamic state," he told TIME, "the implication is that non-Muslims do not belong."

Abdullah points out that the ruling coalition is composed of parties representing various ethnic communities. "We have adopted a power-sharing formula for over 50 years now, so every community gets a seat at the table when it comes to governing the country," he told TIME. "Everyone participates, and everyone's voice is heard." Many non-Malays don't agree — and their sense of alienation starts early. Government primary schools that used to be essentially secular now feature Islamic prayer halls. Today, only 6% of Chinese parents send their children to such schools, while in the 1970s more than half did. Chinese students have a much harder time securing places in Malaysia's public universities because of quotas, so those with sufficient funds head overseas. Many do not return. Those who do find workplaces are increasingly divided along ethnic lines. "[In the 1970s] there was a bar at Parliament, and we would all socialize together," recalls Lim Kit Siang, the Chinese head of the opposition Democratic Action Party, who has served off and on in Parliament since 1969. "Now, everything is separate, and non-Malays feel like second-class citizens in their own country." Many ethnic Indians, whose economic gains have lagged behind those of Malaysia's other communities, feel the same way. On Nov. 25, thousands gathered under the shadow of Kuala Lumpur's Petronas Towers, the world's tallest twin buildings, for a rare protest to call attention to what they believe is an unwillingness by the government to address the root causes of their marginalization. The demonstrators were dispersed by tear gas; the day before, three rally organizers had been arrested on sedition charges, but were later given a conditional discharge.

A Gap in Wealth
If Malaysia's races are separating, it is partly because of the legacy of the New Economic Policy (NEP), an ethnically based affirmative-action plan instituted in 1971 to create opportunities for the economically disadvantaged Malays. During colonial times, Chinese traders were favored by the ruling British, and they controlled much of the economy upon independence. Malays and indigenous peoples — collectively known as bumiputras, or "sons of the soil" — wanted to redress that economic imbalance. The NEP, which offers preferential treatment to bumiputras in everything from education to politics, has lifted millions of Malays into the middle class. But some analysts argue that the NEP has outlived its usefulness and has been hijacked by a Malay ruling élite that uses the race-based policy to secure sweetheart deals for themselves while leaving poor Malays in the dust. Indeed, the World Bank estimates that despite Malaysia's impressive $10,000 per capita annual income, the country is burdened with the largest income disparity in all of Southeast Asia. "The Malays are being let down by their own people," says Transparency International's Navaratnam, "because the rich are getting richer while the poor are staying the same."

Leading the political charge against the NEP is a Malay, former Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim. In 1999, Anwar was jailed for six years on sodomy and corruption charges that human-rights activists characterized as politically motivated. Now he has emerged as de facto leader of the opposition People's Justice Party, which is campaigning to dismantle the race-based NEP and replace it with a class-based scheme that would, say, help poor Indians while preventing rich Malays from taking handouts they don't need. Anwar blames the NEP both for breeding corruption and decreasing competitiveness, since many lucrative state contracts are reserved for bumiputra companies. "Globalization does not treat kindly people who feel as though they must be protected because of injustices from colonial times," says Anwar. "If we don't want to be displaced by an up-and-coming country like Vietnam, we must play by the rules of the global game."

Local rules need to be followed, too, if Malaysia is to continue attracting foreign investment. In September, two Shari'a court officials were detained over corruption charges. In the same month, 1,000 lawyers and activists, including the country's Bar Council president, took to the streets to highlight what they consider deteriorating judicial independence and integrity. Their protest was galvanized by a video clip that appeared to show a well-known lawyer helping fix top bench appointments. (The government says it will set up a royal commission to investigate the video.) "I used to be proud to say I was a Malaysian lawyer," says Karpal Singh, a prominent human-rights lawyer. "But now? The system is getting worse."

Indeed, the courts may actually be exacerbating Malaysia's divisions. Revathi's case is only one of several that have challenged the complicated legal system set up by Malaysia's founding fathers. The country employs a dual-track structure in which Muslims are bound by an Islamic Shari'a court on issues such as family law, while non-Muslims are governed by civil courts. For many years, overlapping issues, as in the case of intermarriage, were quietly negotiated by both courts. But now, Shari'a courts are increasingly refusing to accept conversions out of Islam, arguing that apostasy is illegal in the Muslim faith. At the same time, civil courts have become less willing to rule on religious issues they say are the domain of the Muslim legal system. In a landmark case earlier this year, the nation's highest court decided that it had no jurisdiction to deem a person non-Muslim, because that is the Shari'a courts' prerogative.

The mainstream press has avoided the topic because of a government directive ordering media to maintain "peace and harmony" by blacking out debate over Islam's role in the state. The censorship disappoints journalists who were pleased when Abdullah initially allowed for more freedom of expression than predecessor Mahathir. In October, Malaysia received its worst-ever ranking in the worldwide press-freedom index compiled by watchdog Reporters Without Borders, falling by 32 places to No. 124. The drop was due, in part, to two separate cases in which a blogger and a publisher of an online newspaper were both pulled in for official questioning. "There's lots of intimidation toward people who speak out," says Steven Gan, editor of the online publication Malaysiakini. "Instead of saying, we're all Malaysians who need to unite and equip ourselves against our competitors in a globalized world, the government is pursuing divisive politics and making the media the scapegoat."

Back to the Future
Malaysiakini has continued its aggressive coverage. The online paper has been particularly influential in investigating massive cost overruns in the building of a free-trade zone at Port Klang, not far from Kuala Lumpur. The latest official figures show that the project has ballooned to about $1.4 billion, more than double what was projected in 1999. Critics contend that graft has plagued the project, undercutting Abdullah's much-vaunted anticorruption drive. "Thus far, Abdullah's promises to curb corruption remain just that: promises," says Ramasamy Palanisamy, a former professor of politics at the National University of Malaysia. At the same time, the PM, who once earned plaudits for cutting back Mahathir's excesses, has signed off on several megaprojects, including a reinstatement of the controversial dam in Borneo.

Concerns about corruption could strengthen the political opposition. The Islamic Party of Malaysia gained control of two of Malaysia's 13 states in 1999 after convincing voters that fighting graft was a fundamental Muslim virtue. The party lost power in one of those states three years ago but is predicting a rebound in next year's polls. Anwar's party is optimistic, too, and has been campaigning on a clean-government platform. Realistically, neither opposition party is strong enough to challenge the ruling coalition. But even a few lost seats would be an embarrassment to a governing élite that has controlled the nation since independence.

Under the rule of the National Front, Malaysia has come a long way. Looking back at the past 50 years, Deputy Prime Minister Najib, himself tipped as a possible future leader of Malaysia, told TIME: "We have arrived. It has been an era of transformation in more than one sense: physical, social, economic." But if the next half-century is to be as uplifting, Malaysia will have to heal the divisions that are now all too evident in its society.

— with reporting by Baradan Kuppusamy/Kuala Lumpur

PETISI UNTUK BADAWI

2007-12-06T15:17:00.000+07:00

PETISI UNTUK BADAWI
Sumber: http://www.malaysia-today.net/petisyen_rakyat.html

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Menghadap ke majlis Seri Paduka Baginda,

Alwathiqubillah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Almarhum Sultan Mahmud Almuktafi Billah Shah, yang bersemayam di atas takhta Kerajaan Malaysia dengan penuh daulat dan kebesarannya serta didoakan senantiasa baginda berada dalam perlindungan Allah yang Mahakuasa dengan dianugerahkan bertambah-tambah lagi kemuliaan serta darjat jua adanya: Amiin Ya Rabbuljaliil.

Ampun Tuanku,

Patik merafak sembah memohon limpah perkenan Tuanku semoga mempersudikan menerima dan menimbangkan warkah rayuan yakni petisyen yang tak sepertinya ini yang dipersembahkan bagi pihak rakyat Tuanku yang peka terhadap kejadian dan keadaan masyarakat yang kian meruncing dan membimbangkan. Patik sekalian mengharapkan perkenan pertimbangan Tuanku yang penuh ihsan dan bijaksana jua demi memelihara dan mengekalkan kesejahteraan , kebajikan dan kebahagiaan rakyat yang taat setia kepada Tuanku.

Ampun Tuanku,

Berikut adalah tajuk dan rayuan yang amat tulus bagi perkenan tatapan Tuanku:

KERAJAAN YANG SEMAKIN LESU BERGELUMANG DALAM RASUAH DI BAWAH KEPIMPINAN DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI, PERDANA MENTERI MALAYSIA

Negara Tuanku sekarang berada dalam keadaan gawat dan tidak menentu masa depannya. Pimpinan Kerajaan makin lesu, tidak teratur, bergelumang dalam rasuah dan komplot politik. Negara tidak lagi bergerak maju dan rakyat sudah merasa jauh ketinggalan berbanding keadaan sebelum ini.

Ekonomi negara digembar-gemburkan oleh Kerajaan sebagai sihat dan melonjak tetapi dari mana dan ke mana terlonjaknya rakyat tidak dapat merasainya.

Politik negara makin tegang dengan tercetusnya berbagai jenis masalah dan komplot yang hampir semuanya tidak menemui penyelesaian yang baik. Rusuhan sudah bermula di sana-sini dan ketegangan perkauman dan keagamaan semakin meningkat.

Ampun Tuanku, izinkan patik menyenaraikan antara keadaan yang ada seperti berikut:

1) Dua rakyat Terengganu telah ditembak oleh Polis baru-baru ini. Kerajaan menutup kes ini dengan menghantar 'hamper' kepada mangsa tembakan. Ke mana lagi rakyat boleh mengadu?

2) Rusuhan dan pembunuhan yang telah berlaku di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor dalam minggu sambutan Ulangtahun Merdeka ke-50. Patik khuatir, jika rusuhan ini sebenarnya tidak mempunyai sebab, melainkan diwar-warkan oleh orang tertentu yang tidak bertanggungjawab.

3) Laporan Ketua Audit Negara yang mendedahkan rasuah dan penyelewengan wang rakyat oleh Kerajaan yang mengakibatkan kerugian berbilion Ringgit. Namun, Laporan Ketua Audit Negara tidak memberi kesan kepada sesiapa pun, terutama sekali kepada Kerajaan. Penyelewengan wang rakyat masih berterusan dari tahun ke tahun, walaupun pendedahan dilakukan saban tahun dalam Laporan Ketua Audit Negara.

RM4.6 bilion wang rakyat telah dibazirkan untuk menutup penyelewengan pembelian tanah di Pelabuhan Klang. Begitu juga lebih RM5.35 bilion telah disalahgunakan dalam pembelian kapal perang bagi tentera laut. Kerajaan langsung tidak pedulikan Laporan Ketua Audit Negara.

4) Polis Di Raja Malaysia sekarang sudah tercemar dengan rasuah dan pengaruh anasir jahat sehingga bekas Ketua Polis Negara Tun Haniff Omar telah berkata lebih 40% pegawai atasan Polis terlibat dalam rasuah.

5) Keluhuran undang-undang dan perjalanan sistem keadilan makin hancur, sepertimana didakwa oleh beberapa Pegawai Polis yang berpangkat, menerusi Pengakuan Berkanun. Mereka mendakwa bahawa kumpulan jenayah besar sekarang sudah mempengaruhi Polis Di Raja Malaysia. Sekali lagi Pengakuan Berkanun oleh Pegawai Polis ini tidak disiasat atau diambil tindakan oleh Kerajaan.

6) Keadaan institusi kehakiman negara juga amat membimbangkan di mana hakim yang lebih berpengalaman dan lebih berkelayakan dipinggirkan manakala hakim yang tidak berpengalaman termasuk hakim yang mempunyai kecacatan dalam rekod perkhidmatan dinaikkan pangkat. Walaupun perkara ini disebut dan dibuktikan di Parlimen, iaitu Dewan tertinggi untuk menyuarakan kebimbangan rakyat, Kerajaan tidak mengendahkannya dan tiada tindakan diambil bagi memperbaiki keadaan.

Sebaliknya, Perdana Menteri yang tidak faham 'separation of powers' telah 'mengarah' Ketua Hakim Negara menyiapkan laporan untuk menjelaskan keadaan. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri tidak mempunyai kuasa memberi sebarang arahan kepada Ketua Hakim Negara. Tetapi itulah keadaan dalam negara kita sekarang, sehingga Perdana Menteri sendiri tidak faham tatacara Kerajaan.

7) Ketegangan kaum dan agama semakin meruncing dalam negara kita. Laporan rusuhan kaum di Masai, Johor dan di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mewakili rasa ketidakpuasan rakyat yang boleh mencetuskan rusuhan perkauman.

8) Nama Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tersabit dalam skandal 'Oil-for Food' di Iraq. Nama anak beliau Kamaluddin Abdullah dan syarikat Scomi kepunyaannya tersabit dalam skandal 'nuclear parts for Libya'. Nama anak menantu beliau Khairy Jamaluddin tersabit dalam berbagai percaturan wang (ECM Libra, Equine Capital, Air Asia dan sebagainya). Namun demikian tidak ada tindakan yang diambil terhadap Perdana Menteri atau ahli keluarganya. Ke mana lagi rakyat dapat mengadu?

9) Pilihan raya dipermainkan oleh alat Kerajaan. Pilihan raya kecil mendedahkan penyalahgunaan harta Kerajaan untuk membantu parti politik yang berkuasa. Isu pengundi hantu masih berleluasa sewaktu pilihan raya. Kita perlu memperbaiki sistem pilihan raya yang masih diperalatkan dengan begitu mudah oleh parti memerintah. Rakyat tidak lagi mempunyai tempat untuk mengadu.

10) Kes pembunuhan Altantuya Shaaribuu jelas mendedahkan persubahatan jahat antara pemimpin Kerajaan, pentadbiran Kerajaan, Polis Di Raja Malaysia dan Pendakwaraya. Sehingga kini, saksi Polis telah membawa 'watak lucu' yang langsung tidak serius. Diari siasatan yang hilang, Laporan Polis berlainan mengenai kes yang sama dan persaksian bercanggah yang disengajakan akan memastikan bahawa yang tertuduh akan terlepas daripada dakwaan membunuh. Lebih penting lagi, pembunuh yang sebenarnya langsung tidak akan dihadapkan ke mahkamah.

Rekod keluar masuk mangsa bunuh Altantuya yang sepatutnya disimpan dalam komputer Jabatan Imigresen telah lenyap tanpa sebab yang munasabah. Memandangkan Altantuya tersabit penglibatannya dengan beberapa orang kenamaan dan pemimpin tinggi Kerajaan dalam kontrak pembelian kapal selam bernilai berbilion Ringgit, jelas bahawa tangan yang tercemar berkuasa melenyapkan rekod Jabatan Imigresen dan juga mempengaruhi perjalanan penyiasatan Polis dan Pendakwaraya.

Kebimbangan rakyat tidak terhad kepada sepuluh perkara ini sahaja tetapi senarai ini cukup untuk menyatakan keresahan rakyat Tuanku. Ke mana rakyat Tuanku akan merayu lagi?

Patik sembah mohon Tuanku mendengar rayuan rakyat Tuanku. Patik sembah mohon Tuanku menangani keadaan gawat dalam negara kita.

Patik tidaklah berdatang sembah berseorangan Tuanku. Sebagai bukti patik menyembahkan bagi tatapan dan perhatian Tuanku senarai tandatangan 12,000 orang rakyat Tuanku yang dengan jujur memohon ihsan pertimbangan dan seterusnya untuk menyambut sebarang titah Tuanku jua. Portal MalaysiaToday juga mengumpul tandatangan secara online di :

http://malaysia-today.net/blog2006/Announcements.php?itemid=8467

dan dalam masa 24 jam pertama, telahpun berjaya mendapat 3,000 tandatangan dan jumlahnya terus bertimbun-tambah.

Akhirul-kalam, patik sekali lagi merafak sembah memohon berbanyak kemaafan sekiranya rayuan atawa petition yang tak sepertinya ini menyentuh kalbu Tuanku secara yang tidak menyenangkan, lantaran berlakunya ucapan atawa tulisan bahasa yang terkasar atawa sebarang adab-sopan yang tercacat. Namun yakinilah Tuanku bahawa yang demikian itu bukan disengajakan dan maksud patik hanyalah untuk merayu kepada Tuanku untuk mencampuri urusan yang diperihalkan dalam warkatul-ikhlas ini memandangkan kesemua pintu telah tertutup dan segala laluan untuk menyelesaikan masalah telah terputus.

Sekian tamatnya sembah patik.

Ampun Tuanku dan Daulat Tuanku!

Patik Yang Taat Setia,

Raja Petra Bin Raja Kamarudin
Pengarang Malaysia Today

Bagi pihak lebih dari 12,000 ahli Malaysia Today yang telah menandatangani petisyen ini secara 'online'

Malaysia Rasis

2007-12-06T15:10:00.000+07:00

Malaysia Rasis

Sumber: Time, Kompas, Koran Tempo, Desember 2007

Dakwaan Bermotif Rasial
Protes Antidiskriminasi di Malaysia Terinspirasi Biksu di Myanmar

Kuala lumpur, Rabu - Jumlah warga etnis India yang didakwa percobaan pembunuhan kini menjadi 31 orang.

Jaksa penuntut menuduh 31 orang itu menyerang seorang polisi, Dadi Abdul Rani, saat demonstrasi antidiskriminasi di dekat sebuah kuil Hindu di Batu Caves, 25 November lalu. Mereka juga dituduh merusak properti publik dan berkumpul secara ilegal. Beberapa orang lain dituduh melakukan kerusuhan.

Jika terbukti, para terdakwa bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun. Pengadilan akan memutuskan apakah dakwaan itu bisa dicabut atau apakah para terdakwa bisa dibebaskan dengan jaminan.

VK Ganesan, pengacara pembela warga etnis India, mengecam dakwaan tersebut dan menyebutnya pelanggaran terhadap hak konstitusional untuk berkumpul dan beribadah. "Ini pertama kalinya dalam sejarah Malaysia bahwa sebuah perkumpulan didakwa percobaan pembunuhan," katanya.

Di hadapan sidang, Ganesan mengatakan, para terdakwa tidak mengenal polisi yang terluka itu secara pribadi sehingga tidak mungkin berniat membunuhnya. "Justru seharusnya polisi yang didakwa percobaan pembunuhan. Ini dakwaan balas dendam. (Dakwaan) ini bermotif rasial dan politis atas etnis India," kata Ganesan.

Ganesan menambahkan, waktu itu, sekitar 500 polisi dikerahkan ke area sekitar pintu gerbang kuil dan menyemprotkan air dan gas air mata ke arah kerumunan orang. Dia menduga polisi masuk ke kuil dan memukuli orang-orang yang tengah beribadah.

Sekitar 3.000 warga etnis India berkumpul di kuil Hindu di Batu Caves menjelang demonstrasi antidiskriminasi. Polisi membubarkan mereka dengan semprotan air dan gas air mata. Polisi juga menangkap 69 orang, meskipun 43 orang kemudian dibebaskan dengan peringatan.

R Sativel, salah satu terdakwa, menuturkan, saat itu dia sedang lewat di dekat kuil dan ingin tahu apa yang terjadi. "Saya hanya lewat di dekat kuil dan meletakkan sepeda saya untuk melihat apa yang terjadi. Saat kembali ke tempat parkir sepeda, saya ditangkap polisi. Bagaimana mungkin mereka mendakwa saya dengan percobaan pembunuhan?" katanya.

Warga etnis India menganggap dakwaan itu tidak adil dan diskriminatif. Mereka juga mengungkapkan kemarahan atas dakwaan pengadilan.

Namun, jaksa penuntut Yusof Zainal Abiden mengatakan, warga etnis India berada di kuil itu untuk berdemonstrasi, bukan beribadah. "Mereka berada di sana untuk demonstrasi. (Dakwaan) ini tidak ada hubungannya dengan dakwaan selektif," ujarnya.

Terinspirasi biksu
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, pengacara P Uthayakumar menyatakan kekhawatiran bahwa dia akan dipenjarakan selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Namun, dia menyatakan akan meneruskan perjuangan untuk memenangi kasusnya.

"Ada ketakutan. Perdana Menteri (Abdullah Ahmad Badawi) telah memperingatkan kami bahwa dia akan menggunakan ISA (UU Keamanan Internal) terhadap kami," katanya.

"Kami mengatakan bahwa kami menyuarakan kebenaran. Jika Anda (Pemerintah Malaysia) menggunakan ISA terhadap kami, Anda menindas kami," ujar Uthayakumar. Dia mengungkapkan, aksi demonstrasi menggugat diskriminasi terhadap etnis India di Malaysia yang dimotorinya terinspirasi demonstrasi oleh para biksu di Myanmar menentang junta militer, September lalu.

Bersama sejumlah rekan pengacara, Uthayakumar membentuk organisasi Hindraf yang memberikan pembelaan kepada warga etnis India yang miskin. (ap/afp/reuters/fro)

Badawi: UMNO Korupsi

2007-12-06T11:55:00.001+07:00

UMNO Digerogoti "Kanker" Korupsi
Sumber: Kompas, Kamis, 21 Juni 2001

Kuala Lumpur, Rabu
Ini kali yang pertama seorang petinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organization/UMNO) mengakui bahwa partai politik yang sudah berkuasa hampir setengah abad itu digerogoti korupsi. Secara terang-terangan, Deputi PM Abdullah Badawi mengatakan, partai akan menjadi "lemah dan tak berdaya" bila tidak memberantas "kanker" korupsi yang kini menggerogoti tubuh UMNO.

"Persepsi bahwa UMNO merupakan sebuah institusi yang korup harus diubah," kata Abdullah Badawi saat berpidato di hadapan para anggota sayap Pemuda dan Perempuan UMNO, hari Rabu (20/6), di Kuala Lumpur (Malaysia). Ia mengatakan hal itu sehari sebelum sidang tahunan UMNO yang menurut rencana akan diselenggarakan selama tiga hari mulai hari Kamis ini.

Dalam pidatonya di hadapan sekitar 1.200 anggota delegasi itu, Abdullah Badawi menegaskan, "UMNO harus diselamatkan dari kanker yang menyebar luas di antara para anggotanya."

"UMNO harus mengambil langkah tegas untuk memulihkan kredibilitas dan citranya, sehingga orang tidak lagi memandang UMNO dengan penuh kemuakan," katanya.

Ia juga mengecam para anggota partai yang memainkan politik uang dan kroniisme. Isu politik uang dan kroniisme itu biasanya muncul di saat menjelang pemilihan raya. "Kami melakukan segala cara untuk menghapus politik uang di UMNO. Politik uang itu seperti penyakit yang kini merajalela," tambah Abdullah Badawi yang mengakui ada orang yang menjadi anggota UMNO hanya untuk mencari nafkah saja.

Kehilangan semangat
Banyak kalangan menilai, UMNO sudah kehilangan semangat perjuangannya karena terlalu lama berkuasa. Sejak Malaysia merdeka tahun 1957 dari Inggris, UMNO yang merupakan organisasi politik utama puak Melayu, menjadi komponen utama Barisan Nasional (BN), koalisi berkuasa yang kini terdiri dari 14 partai.

Hal seperti itu diakui oleh Shukri Suratman, seorang pemimpin Pemuda UMNO dari negara bagian Johor. Bahkan di kalangan pemuda pun sudah dirasakan bahwa UMNO mulai "meninggalkan" rakyat kecil. "Orang memandang rendah Pemuda UMNO, karena para anggotanya pamer kekayaan mereka," kata Azimi Daim, seorang anggota eksekutif gerakan pemuda.

Kalangan lain berpendapat, sebagai partai besar dan terus-menerus berkuasa, UMNO kehilangan kepekaan terhadap aspirasi para pendukungnya yang terus berkembang. Mungkin saja setiap memenangkan pemilu, UMNO lupa akan janji-janji yang disampaikannya dalam kampanye.

Sudah menjadi gejala umum di negara-negara Dunia Ketiga, partai-partai politik cepat tergoda mengobral janji-janji dalam kampanye pemilu. Akan tetapi, setelah meraih kedudukan, mereka cenderung mengabaikan janji yang sudah disampaikan. Rakyat pun kecewa.

Hanya dalam era keterbukaan dan transparansi seperti saat ini, praktik politik macam itu sulit ditolerir lagi. Masyarakat menjadi vokal menuntut pertanggungjawaban publik partai-partai politik dan penguasa. Pemilu juga tidak bisa lagi digunakan sebagai mesin politik untuk mempertahankan kekuasaan partai berkuasa.

Sementara itu, di kalangan kaum muda sudah pula muncul sebuah pertanyaan, sampai kapan Mahathir Mohamad memimpin UMNO dan Malaysia. Mahathir yang tahun ini genap berusia 75 tahun, sebentar lagi genap 20 tahun menjadi orang pertama Malaysia.

Ada perkiraan, setelah era Mahathir maka dukungan rakyat terhadap UMNO-yang kini dinilai mulai korup dan banyak para pejabatnya yang mementingkan diri sendiri-akan berkurang. (AP/AFP/Reuters/ias)

PM Malaysia Tidak Waras

2007-12-05T12:10:00.000+07:00

Konflik Politik. MALAYSIA BUTUH PEMIMPIN WARAS
Sumber: Kompas - Sabtu, 17 Nov 2007 Halaman: 11

Jakarta, Kompas
Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai Malaysia butuh pemimpin yang lebih waras dan lebih baik. Itu penting untuk menjaga hubungan Malaysia dengan Indonesia.

Anwar mengatakan itu seusai mengadakan pertemuan sekitar 1,5 jam dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman di Jakarta, Jumat (16/11).

Bagaimanapun, kata Anwar, sebagai negara tetangga, Malaysia dan Indonesia mestinya punya rasa saling kesepahaman dan strategi bersama untuk mencapai kemajuan.

Anwar merujuk pada kejadian pada masa ketika Malaysia mulai membangun, Indonesia banyak membantu. Ini adalah hal yang tak boleh dilupakan Malaysia.

"Memburuknya hubungan Indonesia dan Malaysia tidak lain karena elite Malaysia yang angkuh. Keangkuhan elite Malaysia itu sebenarnya tidak mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. (Malaysia) butuh pemimpin yang lebih waras," ujar Anwar di Jakarta, kemarin.

Anwar merujuk pertikaian RI-Malaysia yang antara lain muncul akibat tindak kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pertikaian juga makin bertambah karena klaim Malaysia atas lagu Rasa Sayange.

Menurut Anwar, sebenarnya kasus-kasus itu bisa selesai jika Pemerintah Malaysia bersedia meminta maaf.

Anwar menyesalkan klaim atas lagu Rasa Sayange yang disebut sebagai warisan Malaysia. "Nanti (lagu) Bengawan Solo warisan kita juga bisa diklaim oleh Malaysia," ujar Anwar.

Media dikungkung
Anwar menilai kebebasan pers di Malaysia tidak semaju di Indonesia. Media massa yang terkungkung membuat rakyat Malaysia tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya soal banyak hal.

Soal reformasi di Indonesia, misalnya, di pers Malaysia digambarkan soal sisi buruknya saja. "Akibatnya timbul prasangka," kata Anwar.

Contoh lain, kemarahan Indonesia terhadap kekerasan yang menimpa warga Indonesia di Malaysia oleh media Malaysia dituliskan sebagai bentuk kecemburuan Indonesia atas ekonomi Malaysia yang lebih maju.(DIK)

Malaysia Maling

2007-12-05T11:57:00.000+07:00

Anwar Ibrahim: Rasa Sayange Lagu Indonesia
Sumber: Koran Tempo, Selasa, 30 Oktober 2007

JAKARTA -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah Malaysia sebaiknya mengakui bahwa lagu Rasa Sayange adalah lagu Indonesia.

"Akui saja itu lagu Indonesia," ujar Anwar dalam acara "Peningkatan Hubungan Indonesia-Malaysia Menuju Tatanan Kehidupan Global yang Berkeadilan dan Bermartabat" di Gedung Habibie Center, Jakarta Selatan, kemarin.

Ia mengatakan publik Malaysia dibesarkan dalam seni, sastra, dan budaya Indonesia sehingga ada beberapa hal yang dianggap menjadi milik mereka. "Saya menyukai lagu keroncong Kali Ciliwung, yang saat ini masyarakat Indonesia saja tidak tahu lagu itu," ujarnya.

Ia menyarankan Indonesia mematenkan kekayaan budayanya agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi.

Seperti diberitakan, lagu Rasa Sayange, yang dijadikan jingle iklan pariwisata di Malaysia, memicu kemarahan masyarakat Indonesia karena diklaim dan dipatenkan Malaysia sebagai kekayaan budaya Malaysia.

Saat ini pemerintah tengah menelusuri asal-muasal lagu Rasa Sayange. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata, Rasa Sayange penciptanya anonim. Lagu tersebut muncul dari Ambon, Manado, atau dari tempat lain.

Kepastian soal lagu ini bisa dibuktikan melalui penelusuran sejarah. "Ternyata pada 1960 sudah ada rekamannya di Lokananta," ujarnya. Dengan bukti ini, kata Andi, pemerintah akan mengklaim bahwa lagu itu punya Indonesia. AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Malaysia, Kacang Lupa Kulit

2007-12-05T09:59:00.000+07:00

INDIA AKAN MELATIH MALAYSIA, GUNAKAN PESAWAT TEMPUR RUSIA
Sumber: Kompas - Rabu, 05 Jan 1994 Halaman: 13

Kuala Lumpur, Selasa
India telah setuju untuk melatih angkatan udara (AU) Malaysia untuk menangani pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia, yang akan dibeli Kuala Lumpur dari Moskwa segera, kata Menteri Pertahanan Malaysia Najib Tun Razak, Selasa (4/1).

"AU India juga akan memberikan dukungan logistik dan suku cadang bagi pesawat-pesawat itu, yang akan dirakit dalam dua tahun," kata Najib kepada wartawan, sesudah berbicara dengan panglima AU India yang sedang berkunjung, S.K. Kaul.

Najib mengatakan, sebuah kelompok terdiri dari 100 personel AU Malaysia akan dikirim segera ke Poona, dekat Bombay (India), untuk mempelajari seluruh aspek penanganan dan pemeliharaan pesawat-pesawat tempur buatan Rusia, yang digunakan secara meluas oleh AU India.

"Orang-orang itu akan terdiri dari pilot, insinyur dan awak darat yang berkaitan... latihan dapat berakhir dari dua pekan sampai enam bulkan," kata Najib. Ditambahkannya, Kaul telah menyetujui program itu.

Malaysia masih harus menandatangani transaksi resmi pembelian MiG-29 dari Rusia, yang telah diminta untuk memenuhi spesifikasi mesin tertentu bagi MiG-29 itu. Namun Najib mengatakan, "Pesawat itu akan segera datang."

Suku cadang
Kaul, yang tiba hari Minggu (2/1) untuk kunjungan sepekan, juga menawarkan untuk mengirim sebuah tim udara India ke Kuala Lumpur, untuk menyiapkan Malaysia bagi penerimaan 18 pesawat MiG-29 yang dibelinya. Kaul memberitahu Najib bahwa sebagian besar suku cadang MiG-29 itu akan diproduksi oleh New Delhi pada 1996.

Pembelian pesawat-pesawat Rusia, bersama pesanan delapan pesawat tempur McDonnel Douglas F/A-18D Hornet buatan AS, diumumkan oleh Najib bulan Juli 1993. Kontrak bagi pembelian F/A-18 itu ditandatangani bulan Desember lalu.

Para pejabat pertahanan mengatakan, dua paket pembelian pesawat itu -- yang bernilai lebih dari dua milyar ringgit (Rp 790 milyar) -- akan memenuhi dua kebutuhan yang berbeda untuk AU Malaysia: pertahanan udara dan peran tempur multi-misi.

Malaysia menandatangani sebuah memorandum of understanding dengan India pada Februari tahun lalu untuk meningkatkan hubungan pertahanan, dengan kerjasama dalam perawatan pesawat menjadi salah satu elemen kunci dalam kesepakatan itu.

Najib juga mengatakan, satuan perawatan AU Malaysia akan dirombak, sesudah kecelakaan yang menimpa helikopter Super Puma pada 31 Desember, yang menewaskan empat personelnya. Helikopter itu dijual oleh Indonesia ke Malaysia tahun 1989. (AFP/Rtr/*/rio).

Malaysia Belum Merdeka

2007-12-05T09:38:00.001+07:00

DEMOKRASI YANG (KIAN) TERBELENGGU...
Sumber: Kompas - Sabtu, 22 Sep 2007 Halaman: 41

Berbicara soal demokrasi Malaysia, sejumlah rakyat Malaysia yang ditemui di sekitar Bukit Bintang, kawasan perdagangan terkenal di Kuala Lumpur, mengakui, kalaulah ada sesuatu yang "cacat" dalam pembangunan Malaysia,demokrasilah jawabannya.

Nasharudin Mat Isa, Wakil Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), partai yang beroposisi terhadap pemerintah, mengungkapkan, terlalu banyak hambatan peraturan atau undang-undang yang membuat demokrasi sulit berkembang di Malaysia.

"Memang, pembangunan fisik maju. Namun, kemajuan suatu bangsa itu tak boleh diukur hanya dari pembangunan fisik. Bagi saya, kemajuan suatu bangsa juga harus dilihat dari sejauh mana rakyat diperbolehkan benar-benar menyampaikan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikirannya," ungkapnya.

Pandangan senada juga disampaikan juru bicara Partai Keadilan Rakyat (PKR) Tian Chua, anggota parlemen sekaligus Wakil Sekjen Partai Aksi Demokrasi (DAP) Chong Eng, maupun Direktur Eksekutif Suara Rakyat Malaysia (Suaram) Yap Swee Seng, dan Prof Dr Subramaniam Pillay dari Aliran Kesadaran Nasional.

Suaram, NGO Malaysia yang memfokuskan diri pada isu-isu hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi, malah menyampaikan bahwa pembelengguan terhadap demokrasi dan HAM itu dilakukan cukup sistematis sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada 1957. Akibatnya, selama 50 tahun kemerdekaannya, hak-hak konstitusional rakyat yang sebetulnya tercantum pada konstitusi awal Malaysia tahun 1957 semakin lama semakin dilemahkan.

"Dalam 50 tahun terakhir, konstitusi federal itu telah diamandemen beberapa kali sehingga sekarang ini sulit melihat lagi konstitusi aslinya. Amandemen-amandemen itu sangat menghambat penerapan demokrasi dan sangat membatasi hak-hak dasar rakyat. Kecenderungannya jelas semakin menurun," papar Yap Swee Seng, peraih gelar master di bidang HAM dari University of Essex, Inggris.

Harus izin
Memang, seperti disampaikan juga oleh para politisi dari oposisi, ada banyak sekali peraturan perundangan di Malaysia yang sering digunakan pihak penguasa sehingga membuat ruang demokrasi menjadi amat terbatas. Peraturan-peraturan itu antara lain Internal Security Act (ISA) 1960, Public Order (Preservation) Act 1958, Prevention of Crime Act 1959, Emergency (Public Order and Prevention of Crime) Ordinance 1969, Emergency (Essential Power) Ordinance 1970, Essential (Security Cases) Regulations 1975, Dangerous Drugs (Special Preventive Measures) Act 1985, Printing Presses and Publication Act 1984, Sedition Act 1948, Official Secrets Act 1972.

Adanya berbagai peraturan itu praktis membuat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, kebebasan pers amat terbelenggu. Pasalnya, hampir semua bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat harus dibekali dengan izin dari pemerintah melalui kepolisian. Dalam pemberian izin itu, seperti disampaikan oleh PAS, PKR, maupun DAP, partai oposisi sulit sekali mendapatkannya sehingga gerakan oposisi memang sulit
berkembang di Malaysia.

"Dulu, pada tahun 1960-an, ceramah-ceramah umum masih boleh kami lakukan. Pada waktu Malaysia bermasalah dengan Indonesia, tahun 1960-an,ceramah umum dikatakan dilarang untuk sementara waktu, dan bila keadaan sudah pulih dijanjikan akan dibolehkan lagi. Namun, sampai saat ini tidak boleh. Untuk mendapatkan izinnya sangat susah," ungkap Chong Eng.

Kondisi ini diperparah oleh tiadanya kebebasan pers, yang membuat kalangan oposisi tidak punya saluran untuk menyuarakan pendapat dan pandangan-pandangannya, serta apa pun yang mereka perjuangkan kepada rakyat Malaysia. Media massa di Malaysia, seperti disampaikan oleh Pillay, Yap Swee Seng, Mat Isa, maupun Tian Chua, hampir semuanya dimiliki oleh tokoh-tokoh Barisan Nasional (Gabungan partai-partai UMNO (Melayu), MCA (China), MIC (India) dan beberapa partai kecil lainnya).

"Kini pemerintah secara terang-terangan memberitahukan kepada media hal-hal apa saja yang tidak boleh disiarkan. Yang media boleh laporkan adalah apa yang disampaikan perdana menteri dan wakilnya. Hanya mereka yang boleh bersuara atas perkara-perkara tertentu, seperti misalnya Malaysia ini negara Islam atau tidak. Ini jelas menunjukkan kemunduran Malaysia," ujar Chong Eng menambahkan.

Penyebabnya, kata Wakil Sekjen DAP itu, pemerintah takut akan kehilangan dukungan rakyat jika rakyat sampai tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Kami selalu mempersoalkannya di dalam parlemen, tetapi itu pun susah sampai kepada rakyat karena di media tidak ada informasi mengenai kegiatan-kegiatan kami. Situs di internet memang ada, tetapi pembacanya sangat terbatas dan sekarang pun dihambat pula," paparnya.

Aktivis Suaram menengarai, semua aturan itu digunakan pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi sekelompok kecil elite, khususnya praktik-praktik korupsi di pemerintahan.

Belenggu ISA
Berbagai belenggu terhadap demokrasi di Malaysia sesungguhnya telah pula disuarakan Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam), lembaga HAM resmi bentukan pemerintah. Secara khusus Suhakam telah melakukan peninjauan atas sejumlah peraturan yang membelenggu hak-hak demokrasi rakyat, seperti Internal Security Act (1960).

Banyak sekali usulan perubahan yang diajukan, tetapi karena kewenangan Suhakam hanya sebatas memberikan rekomendasi, usulan-usulan itu tidak banyak mengubah potret demokrasi di Malaysia.

"Ini sangat ironis karena kita melecehkan kemerdekaan itu selama bertahun-tahun. Kita merdeka dari Inggris, tetapi kita tetap menggunakan aturan-aturan Inggris yang memasung kemerdekaan rakyat, yang digunakan Inggris untuk menekan warga. Karena itulah kami mempertanyakan, apakah kita benar-benar sudah merdeka?" ungkap Yap Swee Seng.

Dalam catatan Suaram, sejak diberlakukan tahun 1960 sampai Desember 2006, ISA telah sangat efektif digunakan untuk menangkap 10.687 orang, dan yang 4.350 orang kemudian dikenakan perintah penahanan, serta 2.090 lainnya dikenai perintah pembatasan aktivitas.

Berbagai peraturan yang membelenggu itu semakin lengkap lagi dengan potret dunia peradilan Malaysia yang disampaikan kalangan ornop maupun aktivis politik, tidak lagi independen bahkan telah menjadi subordinat dari pemerintah. Hal ini diperkuat lagi dengan kewenangan polisi yang teramat besar dan nyaris tanpa kontrol.

Tian Chua menguraikan, Malaysia sebenarnya mujur memulai negara merdeka dengan sistem yang sudah lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang merdeka melalui revolusi. Malaysia tidak harus membangun struktur pemerintahan karena semua sudah diserahkan oleh penjajah Inggris. Malaysia ditinggalkan Inggris secara aman dan sistem perundangan tidak terganggu sehingga sejak semula Malaysia mengamalkan satu budaya Inggris yang independen dan pegawai negerinya tidak banyak dicemari oleh politik.

Namun, akhir-akhir ini, sistem yang lain itu kian hari kian diinfiltrasi oleh kekuasaan tunggal sehingga merusak check and balance yang ada. Ini semakin nyata pada masa 1980-an ketika industrialisasi didorong dengan cara memotong prosedur birokrasi yang lama sehingga check and balance pun mulaitidak jalan.

"Industrialisasi ketika itu juga tidak menghormati sistem perundangan negara sehingga merusak sistem check and balance dan sampai saat ini hal itu tidak bisa dipulihkan. Judicial semakin hari semakin dikuasai pemerintah," papar Tian Chua sambil mencontohkan kasus polisi yang memukul juri karate asal Indonesia, yang kasusnya tidak dibawa ke kehakiman.

"Kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, mungkin akan lebih memalukan karena akan terbongkar lebih banyak lagi kelemahan di kepolisian. Jadi kita melihat makin hari kita makin kehilangan rule or law (supremasi hukum)," papar tokoh PKR itu.

Zaid Ibrahim, anggota parlemen dari UMNO, melihat pemerintah sebenarnya telah berupaya walaupun dia sepakat perlu dibuka kebebasan politik, kebebasan media massa, dan perubahan- perubahan dalam kelembagaan negara.

"Kami belum sampai tahap kronik. Dalam banyak hal kita membuat keputusan yang saya kira juga bergantung pada pimpinan. Namun, Malaysia secara keseluruhan agak bernasib baik karena setiap kali menghadap masa yang sulit, krisis, selalu melihat ke belakang sehingga bisa mengambil keputusan yang sesuai," ungkapnya.(jan/ton/oki)

Demokrasi Munafik

2007-12-05T08:53:00.000+07:00

ANWAR: BADAWI MUNAFIK
Sumber: Kompas Minggu, 11 Nov 2007 Halaman: 15

Kuala Lumpur, Sabtu
Tokoh Oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menjuluki PM Abdullah Ahmad Badawi sebagai munafik. Anwar mengatakan itu karena Badawi menyatakan aksi oposisi yang turun ke jalanan sebagai ilegal. Polisi Malaysia juga bertindak brutal dengan mementungi warga sendiri yang melakukan protes.

Sekitar 30.000 pendukung oposisi melakukan protes terbesar dalam satu dekade terakhir, Sabtu (11/10) di Kuala Lumpur. Mereka menuntut demokrasi dan kebebasan berekspresi. Aksi itu digerakkan Bersih, koalisi dari 70 partai oposisi dan organisasi kelompok nonpemerintah.

Mereka memprotes praktik penipuan pada pemilu yang selalu menguntungkan Barisan Nasional (BN). BN adalah koalisi partai yang memerintah Malaysia dan Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) adalah partai utamanya.

Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, Human Rights Watch (HRW), mengatakan, pemilu di Malaysia sarat politik uang, menggunakan uang negara untuk kepentingan BN, menekan Komisi Pemilu agar berpihak pada BN, mengerahkan pegawai pemerintah demi kepentingan BN.

Sebagian pemrotes menggunakan kaus oblong bertuliskan "Bersih". Mereka berjalan menuju stasiun kereta utama Kuala Lumpur, sebagian lagi memadati Lapangan Merdeka di Kuala Lumpur. Demonstran terpecah-pecah karena dihalangi aparat membentuk kerumunan.

Para oposisi meneriakkan kata "Reformasi", serta membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan Malaysia", "Komisi Pemilu, Hentikan Tipu Muslihatmu!" Polisi menghalau demonstran dengan menggunakan semprotan air dan gas air mata. Polisi juga menangkap puluhan orang.

Sebagian pemrotes berjalan menuju Istana Kerajaan Malaysia. Di sana oposisi menyerahkan sejumlah tuntutan kepada pihak Kerajaan. Pihak oposisi mengatakan akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Malaysia lebih buruk
Menteri Kepolisian Malaysia Johari Baharum mengatakan, "Polisi bisa menguasai keadaan. Sebaiknya oposisi tidak melakukan hal itu lagi. Kami akan bertindak keras," kata Johari.

Anwar mengatakan bahwa dia bahagia karena jumlah yang turun ke jalan tergolong besar. "Saya kira ini adalah satu sukses besar dalam hal ekspresi kebebasan. "Kami akan terus melakukan aksi untuk memberi pesan kepada pemerintah bahwa rakyat sudah muak dengan praktik penipuan," kata Anwar, mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Wakil Perdana Menteri.

Tokoh oposisi lain yang ikut aksi itu adalah Hadi Awang dari Partai Islam Se-Malaysia dan Lim Kit Siang dari Partai Aksi Demokrasi.

"Kami berhak melakukan protes. Pemimpin kami begitu bangga berbicara soal demokrasi. Faktanya, demokrasi di negara kami lebih buruk dari Myanmar dan Banglades. Kami hanya ingin mengoreksi yang salah. Tetapi lihatlah polisi yang bertindak terlalu brutal itu. Pemerintah hanya berpikir soal kroninya," kata Rosli (40), seorang pegawai negeri yang ikut turun ke jalan(REUTERS/AP/AFP/MON)

UNDER CONTSRUCTION

2007-11-04T10:52:00.000+07:00

UNDER CONSTRUCTION

LINK

2007-11-04T10:39:00.000+07:00

c-mol.blogspot
ganyang malaysia
gunavanjoed
kasihanimalaysia
malingsia
malingsia.blogspot

2007-11-04T10:18:00.000+07:00

Asal Usul Blog Ini

Di tahun 1963, saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, Bung Karno berkata: "Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu……” Bung Karno juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan slogan Ganyang Malaysia. Atas keberanian Bung Karno tersebut, buntutnya, Malaysia minder setiap kali menatap muka Indonesia. Andai saja Ganyang Malaysia saat itu tidak dihalangi oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru, mungkin kini peta negara Malaysia sudah dihapus dari peta dunia. Tanpa hadiah dari Inggris, Malaysia tak akan pernah merdeka.

Blog ini lahir dari rasa prihatin kami sebagai WNI atas keangkuhan sikap Malaysia terhadap Indonesia. Dari kasus Sengketa Ambalat, Sengketa Sipadan-Ligitan, Pergeseran Patok Indonesia di Kalimantan, Kekerasan terhadap WNI di Malaysia, Penyiksaan TKI, Pencurian Kebudayaan Indonesia, dan lain sebagainya...

Di blog UMNO (UNION MALING NUMBER ONE) yang berlamat di http://www.malaysiamaling.blogspot.com ini, kami tidak akan menghujat atau mencaci maki Malaysia. Isi Blog ini lebih kepada proses pembelajaran yang ditujukan kepada pemimpin dan rakyat Malaysia. Kami tau, Proses pembodohan sejarah kini sedang melanda Malaysia. Dikarenakan Pers Malaysia dibungkam oleh paranoid, dan Demokrasi Malaysia dipasung oleh ISA (Internal Security Act).

Diharapkan setelah membaca artikel dan foto-foto yang kami posting dari surat kabar dan buku-buku sejarah, Malaysia dapat bercermin dan sadar diri. Seperti apa sih negara Malaysia sebenarnya? Malaysia maling, Malaysia Pembohong besar, Malaysia Rasis, Malaysia Penipu, Malaysia Pengecut, dan Malaysia Idiot. Selamat belajar sejarah yang sebenarnya.

Akhenaten, Pengelola blog UMNO (UNION MALING NUMBER ONE)